No announcement available.

Serah Terima Barang/Pekerjaan (PHO/FHO): Prosedur dan Mekanisme

| 33 Comments

Dua atau tiga bulan menjelang akhir tahun anggaran seperti saat posting ini dipublikasikan, biasanya banyak kegiatan pelaksanaan pekerjaan berakhir, khususnya untuk pekerjaan tahunan dan/atau pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi. Pada saat itu, Penyedia Barang/Jasa untuk dapat mencairkan keseluruhan biaya pekerjaan harus melakukan serah terima barang/pekerjaan kepada Pengguna Barang/Jasa.

Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO)

Nah, apa saja yang perlu diketahui dan dipersiapkan untuk Serah Terima Barang/Pekerjaan ini? Pada posting ini akan dibahas mengenai prosedur untuk melakukan Serah Terima Barang/Pekerjaan dan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk melakukan Serah Terima Barang/Pekerjaan ini.

Klik tombol 'Like' di bawah ini untuk melanjutkan membaca. Terima kasih...

Demikian penjelasan sekilas mengenai Serah Terima Pekerjaan. Sukses untuk Anda.

 

Copyright secured by Digiprove © 2011 Sinta Posmaria

Key words:

berita acara serah terima pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan konstruksi, contoh surat berita acara serah terima barang, surat serah terima barang, contoh surat serah terima rumah, serah terima pekerjaan, contoh berita acara serah terima pekerjaan proyek, PHO DAN FHO, contoh surat serah terima pekerjaan proyek, serah terima barang
Related Posts
Pada saat ini Wordpress telah menyediakan fasilitas untuk memproteksi tulisan dalam sebuah blog atau website. Fasilitas proteksi tersebut salah satunya adalah memproteksi tulisan dalam suatu ...
READ MORE
Internet E-mai Setting (Gmail) on Microsoft Outlook - Advance Setting
Awalnya saya tidak terlalu berminat mempostingkan email Gmail untuk Microsoft Outlook, karena sudah banyak yang memberikan tutorialnya. Akan tetapi, terdapat suatu komentar yang menanyakan sinkronisasi ...
READ MORE
Melalui penjelasan pada posting Pengadaan Langsung: Ketentuan dan Tahapannya, berdasarkan ketentuan dan tahapan Pengadaan Langsung serta dikaitkan dengan Tanda Bukti Perjanjian pada Perpres 54 tahun ...
READ MORE
Jakarta, Kota yang Tidak Punya Masa Depan?
Latar Belakang Saya mencintai Jakarta, karena itu kota kelahiran saya layaknya orang lain yang mencintai kota kelahirannya. Baik buruknya Jakarta, kota itu tetaplah kota sejarah buat ...
READ MORE
Pada saat-saat seperti ini, biasanya di instansi pemerintah sedang dilakukan penajaman program untuk tahun anggaran ke depan. Berbicara mengenai anggaran ke depan pastinya tidak lepas ...
READ MORE
Kerangka Resume Tata Cara Swakelola
Pekerjaan Swakelola Pekerjaan Swakelola dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah bukanlah sebuah hal yang baru bagi instansi Pemerintah. Pekerjaan Swakelola merupakah sebuah bentuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Selain ...
READ MORE
Jenis Kontrak - Perpres No. 54 tahun 2010
Pada posting terdahulu posting pada weblog ini telah menguraikan pengertian Kontrak melalui posting dengan judul Kontrak: Pengertian  dan Dasar Hukum serta mendalami perihal salah satu ...
READ MORE
Beberapa waktu lalu dalam komentar dari Mbak Viviane pada posting CCO (Contract Change Order), Adendum, Perubahan/Amandemen Kontrak yang menanyakan apakah boleh dilakukan CCO pada Kontrak ...
READ MORE
Management is a process to manage the resources for the achievement of certain objectives through cooperation with people or other agencies. In doing so, management ...
READ MORE
Menulis di WordPress, Tak Takut Copy Paste
SOP Pekerjaan Swakelola Penyelenggara K/L/D/I
Pengaturan Email Gmail Pada Microsoft Outlook
Pengadaan Langsung: Kebutuhan Dokumen Administrasinya
Jakarta, Kota yang Tidak Punya Masa Depan?
KAK/TOR: Kerangka Acuan Kerja atau Term of Reference
Kerangka Resume Tata Cara Swakelola
Jenis Kontrak
Kontrak Lump Sum
Construction Management at Glance

33 Comments

  1. pekerjaan 100% telah sesuai dengan jangka aktu pelaksanaan di Kontrak, apakah Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dapat melampui waktu pelaksanaan dalam kontrak?

    • Secara normatif tidak bisa melampaui waktu pelaksanaan dalam kontrak, Pangestu. Ketika dinyatakan waktu pelaksanaan sebesar ‘X’ hari kalender, berarti pas hari ke-’X’ tersebut telah dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), yang terdokumentasi pada BA (Berita Acara) PHO. Oleh karena itu, ada baiknya, khususnya untuk Pekerjaan Konstruksi, sekitar X – 14 sudah dipersiapkan proses PHO, yang berarti pekerjaan pada saat X – 14 tersebut dapat dinyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai (kurang lebih) 100%.
      Trims, Pangestu. Semoga bermanfaat.

      • Apakah pada pekerjaan konstruksi, pekerjaan dinyatakan selesai 100% dengan BA PHO atau berdasarkan laporan progres fisik yang ditandatangani oleh konsultan, kontraktor serta PPK ?

        • Pak Marcorinto yang baik,

          BA PHO merupakan pernyataan selesai 100% pekerjaan baik fisik dan administrasi oleh PPK, BA PHO merupakan dasar untuk dapat membayar 100%. BA PHO merupakan tindak lanjut dari pernyataan PPHP bahwa pekerjaan selesai 100%. Sedangkan PPHP bekerja dan meneliti pekerjaan sudah selesai atau belum berdasarkan pernyataan supervisi yang menyatakan pekerjaan fisik telah selesai 100%.
          Demikian, semoga menjelaskan… Sukses yaa..

  2. terima kasih atas masukannya.

  3. Dari pengalaman rekanan mengajukan PHO pada tanggal berakhir kontrak, dalam proses PHO Berita Acara Serah Terima PHO akan melewati tanggal berakhirnya kontrak. Apabila Panitia membuat tanggal PHO melebihi tanggal kontrak, maka akan berakibat pada denda. Mohon solusinya, trims

    • Pak Faber,
      Kalau ini ‘kesepakatan’ saja, Pak :) Ohya Pak mungkin bukan melebihi tanggal kontrak, karena masa kontrak sampai FHO :) Maksud Pak Faber mungkin melebihi tanggal akhir waktu pelaksanaan.
      Oleh karena itu dianjurkan untuk ke depannya, penyedia jasa mengajukan PHO sebaiknya 14 hari sebelum tanggal berakhirnya waktu pelaksanaan, seperti saran saya pada pertanyaan Sdr Pangestu di atas.
      Trims Pak Faber :)

  4. Saya dulu banyak terlibat dalam proyek-proyek ke PU an, khususnya Bina Marga, Jasa Marga. Istilah-istilah PHO dan FHO banyaknya di proyek-proyek Bina Marga. PHO singkatan Provisional Handing Over, arti provisional adalah sementara yang diindonesiakan menjadi Serah Terima Pertama. FHO singkatan dari Final Handing Over yang diindonesiakan menjadi Serah Terima Kedua. Bukankah tidak masuk akal ada serah terima kok dua kali. Sejarah kata-kata/terminologi itu muncul dari konsultan-konsultan asing yang mengacu pada FIDIC. Istilah itu pada FIDIC baru sudah tidak dipergunakan lagi tapi diIndonesia masih saja digunakan, jadi istilah itu sebenarnya tidak World Wide dan sudah ketinggalan zaman. Sekarang “handing” sudah diganti menjadi “taking” karena nyatanya yang melakukan itu adalah pihak Employer/Owner bukan kontraktornya. Kalau Berita Acara dari Kontraktor namanya “handing” lha kalau berita acaranya dibuat oleh Owner masa “handing”, disini terjadi ketidakcermatan bahasa yang dari dulu sudah saya kritik tapi tetap saja dijalankan dengan alasan kebiasaan. Jadi yang benar adalah Provisional Taking Over (PTO) dan Final Taking Over (FTO). Pada waktu PTO terjadi lagi kesalahan konsep hukum, FIDIC mengacu kepada istilah ” substantially completed” karena untuk konstruksi tidak pernah ada yang 100% completed. Tujuan PHO/PTO adalah agar Owner bisa menggunakan bangunan yang dibangun oleh Kontraktor walaupun masih ada kekurangannya. Misalnya suatu gedung sudah dapat di PHO kan jika kekurangannya hanya taman saja, atau lampu taman karena pekerjaan itu dalam lingkup gedung tidaklah substansial, tapi kalau belum ada pintunya tidak bisa di PHO kan karena pintu untuk gedung adalah substansial. Hal substansial atau tidak memang bisa dipolemikan oleh orang-orang yang suka berpolemik. Karena di dunia hukum pendefinisian suatu terminologi sangatlah sulit dan hampir tidak mungkin tanpa celah-celah hukum (loopholes).Mau coba, silahkan anda definisikan bunga mawar itu apa maka pasti sulit sekali. Semoga bermanfaat bagi praktisi konstruksi.

  5. Berdasarkan keterangan diatas Panitia PHO/Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan hasil pekerjaan.

    Dalam Perpres 54/2011 , ada yang menyebutkan penyerahan hasil pekerjaan diterima PPK. mohon penjelasan, apakah hasil pekerjaan cukup diterima Panitia, dan selanjutnya panitia menyerahkan kepada PPK, trims

    • Pak Faber,
      Pada Perpres 54/2010 (saya koreksi ya tahunnya..), khususnya Pasal 95 perihal Serah Terima Pekerjaan ayat (4) memang disebutkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak. Akan tetapi pada ayat sebelumnya, ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa tugas Panitia/Pejabat tersebut adalah untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, dan jika terdapat kekurangan Panitia/Pejabat tersebut melalui PPK memerintah Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan perbaikan.
      Dari ayat-ayat tersebut di atas dapat terlihat bahwa:
      - Tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah menilai kelayakan pekerjaan yang telah dikerjakan, jika seluruh pekerjaan telah memenuhi persyaratan Kontrak (termasuk Spesifikasi Teknisnya) berarti hasil pekerjaan tersebut sudah layak dan dapat diterima.
      - Serah terima pekerjaan merupakan salah satu dari keseluruhan proses Kontrak yang harus dilakukan dan yang hanya melibatkan pihak-pihak yang menandatangani Kontrak. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sifatnya ad hoc, dan hanya sebagai penilai penerima pekerjaan. Dapat kita lihat juga, karena sifatnya ad hoc, Panitia/Pejabat tidak memerintahkan, akan tetapi melalui PPK yang memerintah perbaikan. Hal ini karena yang bertanda tangan di Kontrak adalah PPK dan Penyedia Barang/Jasa. Disamping itu, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, bertanggung jawab terhadap barang yang diperiksa olehnya pada saat pemeriksaan dan bertanggung jawab kepada PPK (memberikan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan kepada PPK yang isinya rekomendasi menerima/tidak menerima hasil pekerjaan). Sedangkan Serah Terima Pekerjaan, means as whole project, keseluruhan pekerjaan/proyek, baik berupa hasil fisik pekerjaan dan juga dokumentasi administrasi proyek. Oleh karena itu, Berita Acara (BA) Serah Terima Pekerjaan adalah antara PPK dan Penyedia Barang/Jasa. CMIIW.
      Semoga menjelaskan.

      • Terima kasih atas koreksi dan penjelasannya….

      • pa kalau di tempat saya, yg menandatangani serah terima, baik serah terima pertama maupun serah terima kedua yaitu pihak kontraktor, kuasa pengguna anggara dan kepala dinas dimana kepala dinas tersebut adalah pengguna anggaran,, bagaimana yg ini, ? mohon penjelasan

        • Iya, sudah benar. Kalau Panitia/Pejabat Serah Terima Pekerjaan sifatnya memberikan laporan kepada yang memerintahkan, dan Berita Acaranya berupa BA hasil pemeriksaan :)
          Demikian Sudirman :)

  6. Mohon penjelasan di kantor kami tahun sebelumnya ada Panitia Pemeriksaan Barang (untuk pengadaan barang) dan Tim PHO/FHO (untuk konstruksi), apakah dengan diberlakukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menurut Pepres gugur tim pemeriksaan barang dan PHO/FHO?, mohon penjelasannya, terima kasih.

    • Bambang,
      Hampir saya lupa membalasnya. Pada dasarnya setiap pelaksanaan pengadaan setelah ditandatangani Kontrak, harus dilakukan serah terima antara Penyedia Barang/Jasa dan Pengguna Barang/Jasa. Untuk pengadaan barang, serah terima-nya disebut Serah Terima Barang. Untuk Pekerjaan Konstruksi, disebut Serah Terima Pekerjaan yang merupakan serah terima barang hasil dari pekerjaaan jasa konstruksinya. Serah Terima pada Pekerjaan Konstruksi merupakan satu kesatuan antara jasa konstruksi dan barangnya. Jika yang ada pada instansi Bambang merupakan 2 (dua) Kontrak yang berbeda, jelas harus dibedakan. Jika merupakan satu Kontrak, yaitu Kontrak Pekerjaan Konstruksi, Serah Terima Pekerjaannya dilakukan setelah Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menilai keseluruhan pekerjaan baik barangnya dan jasa-nya.
      Ohya Bambang, Tim PHO/FHO itu ya Tim Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
      Demikian Bambang. Sukses untuk Bambang…

      • @ posmaria, saya baca pertanyaan Bambang, apa yang dia maksud dengan kata “gugur” pada pertanyaan. Saya mencoba menerkanya bahwa pada kasus Bambang , pada tahun lalu ( jadi tahun 2011 bulannya? ) telah terjadi/ada Panitia Pemeriksaan Barang dan Tim PHO/FHO, kemudian Bambang mungkin membaca Blognya Posmaria tentang Serah Terima Barang/Pekerjaan yang mengacu pada Perpres 54/2010. Menurut saya Bambang tidak/belum mengerti bahwa Perpres ataupun UU ada waktu mulai berlakunya khusus untuk Perpres 54/2010 berlaku sejak 6 Agustus 2010( pasal 137), jadi kalau kasus Bambang terjadi tahun 2011 tentu harus mengikuti Perpres 54/2010. Yang digantikan oleh Perpres 54/2010 adalah Perpres 95/2007, saya tidak tahu apakah Perpres 95/2007 juga mengatur serah-terima barang/pekerjaan. Peralihan dari Perpres 95/2007 ke Perpres 54/2010 berlaku pada 1 Januari 2011 ( pasal 136). Demikian mudah-mudahan membantu.

  7. mohon penjelasan apabila pembangunan konstruksi melibatkan perencana dan pengawas dari pihak ketiga, apa peran konsultan tersebut dalam : 1, pembualan CCO, 2. dalam pembuatan PHO dan FHO. matur nuwun.

    • @ amikmae. Keterangan anda tidak jelas tapi saya mencoba menebaknya bahwa pertanyaan anda adalah pada lingkup jasa konstruksi karena ada perencana, pengawas dan CCO. Pada prinsipnya Kontrak Konstruksi adalah antara Kontraktor (Penyedia Jasa) dengan Pemerintah ( Penerima Jasa). CCO adalah Contract Change Order bahasa kitanya Perintah Perubahan, itu secara kontraktual adalah Perintah dari Penerima Jasa (Pemerintah) kepada Penyedia Jasa (Kontraktor). Pengawas ada di proyek berdasarkan kuasa dari Penerima Jasa yang dituangkan dalam Kontrak Tersendiri antara Penerima Jasa ( Pemerintah ) dengan Pengawas. Kadang kala Pengawas ada yang belum baca kontraknya terus di proyek lebih galak dari Penerima Jasa seolah-olah dia yang punya proyek padahal Pengawas itu hanya berstatus kuasa (pembantu) saja untuk hal-hal tertentu, biasanya untuk pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan administrasi kontrak . Umumnya Pengawas tidak boleh/dilarang menginstruksikan pekerjaan tambah ( CCO tadi) tanpa konsultasi/persetujuan Penerima Jasa. Demikian juga pada FHO dan PHO Pengawas berfungsi membantu Penerima Jasa saja, bukan penerima/penolak pekerjaan/barang. Kalau proyek sudah berjalan/eksekusi biasanya peran Perencana berakhir dan kalau ada disain sedikit-sedikit umumnya ada pada lingkup Pengawas. Demikian pendapat saya, semoga bermanfaat bagi semua.

      • Hai posma apakabar?
        Boleh tanya ya. Mengenai estimasi biaya konsultan/mgt fee utk pekerjaan jasa apakah ada standarnya atau cara perhitungannya? contohnya di kantor saya ada pekerjaan pembacaan meter pelanggan oleh vendor, apakah ada standar mgt feenya.
        Tq.
        Jefry M
        SI-91 & Smandel 91

        • Hi Jef… Kabar baik..
          Maaf ya baru bisa balas. Kalau utk yang Jefry tanya, (kalau dulu) katanya ada peraturannya. Tapi sampai sekarang itu barang bukti belum kutemukan :) Entah memang ada, entah tidak. Sumber yang mengatakan ada.
          Akan tetapi, yang Jefry tanyakan ini pekerjaan yg berkaitan dgn instansi Pemerintah tidak? Kalau pekerjaan swasta, bukannya nego? Bergantung jenis pekerjaannya juga. Kalo pekerjaan high-rise building pasti gede, kalo dibilang persennya aku takutnya jadi patokan nanti hehehe…
          Kalo utk pekerjaan Pemerintah, nanti saya e-mail besarannya berdasarkan sepengetahuan ‘peraturan yg biasa berlaku’ :D (tapi bukan jadi jaminan nantinya ya Jef).
          Dari posting OE/HPS Harga Perkiraan Sendiri: Jasa Konsultansi, jenis biayanya hanya terdiri dari biaya personil dan non-personil. Sedangkan standar biaya minimal dari biaya-biaya tersebut dan perhitungannya dapat didownload pada posting tersebut.
          Trims ya Jef atas kunjungannya.
          Sukses untuk Jefry…

  8. serah terima tolong dilanjut
    trims

  9. seandainya BA pho dibuat dengan memperkirakan pekerjaan selesai 100% kan artinya pekerjaan tsb blm mencapai 100%,apakah bisa menjamin kekurangan pekerjaan bisa dinyatakan selesai?
    karena pd perpres 54 dinyatakan bahwa saat pekerjaan sudah mencapai 100% baru bisa diadakan proses serah terima pekerjaan,otomatis berita acara pho akan melewati tanggal masa pelaksanaan pekerjaan dong…
    mohon solusi terbaik sejalan dgn perpres 54 bagaimana?

    • Rani yang baik,
      Ada solusinya, namanya PHO Parsial. Ada syarat2nya untuk itu. Tapi saya belum bisa kasih postingan itu yaa. Masih ada kesibukan lain saya :) I’ll contact you if I’d post that article.
      Thank you, Rani.

  10. postingan yang sangat bermanfaat, terutama bagi kita yang bekerja di dinas PU… terimakasih banyak.

  11. salam hormat
    tanya ni : apakah tim PHO dapat menentukan prosentase pekerjaan. terima kasih

    • Dace yang baik,
      Panitia PHO bertugas menerima dan memeriksa hasil pekerjaan. Penentuan pekerjaan telah 100% bukan dinyatakan Tim PHO, akan tetapi Tim PHO berkewajiban memeriksa apakah memang telah 100% telah dikerjakan baik secara kuantitas dan secara kualitas. Jika ada kekurangan, biasanya dinamakan cacat atau kekurangan. Hal itu perlu perbaikan hingga memenuhi syarat 100% yang dinyatakan pada Kontrak.
      Demikian.

  12. Barakallah, terima kasih atas pengetahuan dan pengalaman yang dibagikan. terus terang saya adalah pemula, jadi saya sangat berharap untuk dibimbing dan diberikan pengtahuan dan pengalaman anda semua. terima kasih.

  13. melanjutkan jawaban mbak terhadap Dace.. seandainya sewaktu Tim PPHP turun memeriksa suatu paket pekerjaan disaat tanggal kontrak katakanlah tinggal 1 (satu) hari.. dan saat pemeriksaan ditemukan masih ada kekurangan volume pekerjaan. Nah berdasarkan jawaban mbak kepada Dace, untuk memperbaiki atau menambah kekurangan volume pekerjaan tersebut waktu sudah tidak mencukupi. apakah solusi yang dapat diberikan..? trims

  14. salam hormat
    tanya : apakah untuk menjadi tim PHO itu ada syarat2 khusus/ wajib?
    apakah boleh unsur dari bagian keuangan (staf keuangan) menjadi tim PHO?

  15. salam sejahtera mbak maria…..

    PT A sedang melaksanakan jasa kontruksi dengan pengguna jasa dari salah satu Dinas Kabupaten ( SKPD Kabupaten ), akhir pekerjaan di tentukan dalam kontrak awal adalah tanggal 13 Desember 2013, selanjutya pada akhir bulan november 2013 dilaksanakan CCO bersama dengan PPK dengan kesepakatan merubah waktu pelaksanaan dan ada kegiatan pekerjaan tambahan yang harus di laksanakan oleh penyedia jasa ( kontraktor ) . Selanjutnya disepakati waktu tambahan untuk pekerjaan dalam CCO berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, pada saat PHO tanggal 31 Desember 2013 penyedia jasa memperoleh prestasi pekerjaan sebesar 96% akan tetapi bukan dari pekerjaan yang di isyaratkan dalam CCO melainkan berdasarkan pekerjaaan yang ada dalam kontrak awal, apakah hal tersebut dapat dibenarkan ????, jadi dengan kata lain penyedia jasa( kontraktor ) tidak mampu melaksanakan tambahan pekerjaan yang disepakati berdasarkan CCO dengan alasan waktu pengerjaan tidak memenuhi.
    dan sebagai catatan pihak penyedia jasa ( kontraktor ) sampai hari ini minggu tgl 19 Januari masih melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak awal bukan berdasarkan CCO pertanyaan selanjutnya apakah konsekuensi dari pihak penyedia yang tidak bisa melaksanakan tambahan pekerjaan seperti dalam CCO tersebut apakah ada sanksinya??

    dan pertanyaan terakhir untuk denda yang harus dibayar oleh penyedia tersebut akan merujuk pada kontrak awal ( berakhir tgl 13 Des 2013 ) atau yang tertuang dalam CCO ( berakhir 31 Des 2013 )

    Terima kasih atas jawaban dan bantuannya di mohon kepada mbak maria dan rekan2 untuk masukannya…..

Leave a Reply

Required fields are marked *.


No announcement available.