No announcement available.

Pemutusan Kontrak = Blacklist-kah?

| 14 Comments

Pada posting sebelumnya bertajuk Blacklist: Salah Satu Jenis Sanksi untuk Penyedia Barang/Jasa yang berangkat dari sebuah permasalahan lokal mengenai terputusnya pekerjaan-pekerjaan jalan di beberapa ruas jalan Provinsi Jambi akibat kekurangan pasokan aspal. Berdasarkan berita pada posting tersebut dinyatakan bahwa terdapat langkah terakhir yaitu pemutusan kontrak jika tidak terpenuhinya Kontrak sampai batas waktu pencairan anggaran DIPA atau DPA.

Berdasarkan respon posting sebelumnya, ada yang mengatakan bahwa apakah konsekuensi harus dibebankan kepada Penyedia Barang/Jasa karena mungkin saja ada ‘permainan’ di dalam memanfaatkan situasi pasokan aspal tersebut. Dan juga respon yang menarik untuk lebih cepat dibahas mengenai apakah tidak harus di-blacklist jika sebuah perusahaan diterapkan hal pemutusan kontrak?

Klik tombol 'Like' di bawah ini untuk melanjutkan membaca. Terima kasih...

Demikian rangkaian tulisan seputar blacklist yang terkait dengan Pemutusan Kontrak. Selanjutnya akan membahas prosedur pemberlakuan Blacklist tersebut.

Copyright secured by Digiprove © 2012 Sinta Posmaria

Key words:

contoh perusahaan jasa, contoh surat pemutusan kontrak kerja, surat pemutusan kontrak kerja, contoh surat pembatalan kontrak, contoh surat pembatalan perjanjian, wanprestasi adalah, contoh kasus kontrak bisnis, jaminan pelaksanaan perpres 54, surat pemutusan kerja, pengertian akibat hukum
Related Posts
Posting sebelumnya berjudul Jaminan dan Izin Perusahaan Asuransi merupakan lanjutan dari posting ini. Berdasarkan tulisan sebelumnya terdapat sebuah permasalahan bahwa ada sebuah perusahaan asuransi yang ...
READ MORE
Blacklist - Courtesy of themeanings.com
Artikel ini masih menyambung 2 (dua) posting sebelumnya mengenai Sanksi dan yang sering terkait dengan sanksi yaitu Blacklist. Berbagai jenis sanksi telah dibahas pada posting ...
READ MORE
Hari Sabtu kemarin, tanggal 17 Desember 2011, di salah satu media cetak lokal yaitu Tribun Jambi terdapat headline tertulis "Wagub: Kontraktor Diblacklist". Setelah dibaca bahwa ...
READ MORE
Jaminan dan Izin Perusahaan Asuransi
Menjelang triwulan kedua, telah banyak paket-paket pekerjaan yang selesai ditenderkan dan telah ditunjuk Penyedia Barang/Jasa sebagai pemenang lelang jika tidak ada sanggahan atau sanggah banding. ...
READ MORE
Jembatan Kutai Kertanegara sblm runtuh - Sumber: Wikipedia
Baru saja Indonesia kembali dikejutkan sebuah musibah pada tanggal 26 November 2011. Jembatan Kutai Kertanegara runtuh. Berdasarkan Wikipedia Jembatan Kutai Kertanegara adalah jembatan gantung terpanjang ...
READ MORE
Blacklist Perusahaan Asuransi
Blacklist (Daftar Hitam): Prosedur dan Mekanisme
Blacklist: Salah Satu Jenis Sanksi Untuk Penyedia Barang/Jasa
Jaminan dan Izin Perusahaan Asuransi
Kegagalan Bangunan dan Kegagalan Konstruksi

14 Comments

  1. Pingback: Blacklist: Salah Satu Jenis Sanksi Untuk Penyedia Barang/Jasa

  2. Pingback: Blacklist: Prosedur dan Mekanisme

  3. @postmaria, saya cari-cari katanya ada 2 comments dimana ya. Saya tidak sependapat bahwa pemutusan kontrak berarti masuk daftar hitam (black list). Apakah demikian yang dimaksudkan oleh Perpres 54/2010 ? Maaf saya belum punya penjelasan dari Perpres 54/2010 saya asumsikan tidak ada saja. Coba dilihat pasal 118 ayat (2) disitu jelas dan terang benderang perincian perbuatan-perbuatan mana dari penyedia jasa yang dapat dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam. Ini adalah Lex Specialis nya. Perhatikan juga pasal 118 ayat(1) huruf e : ” tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab. ” pasal ini ketentuannya bersayap tidak tegas apa arti bertanggung-jawab. Dalam kasus terjadi keterlambatan pekerjaan sehingga denda keterlambatan melampaui 5% ( jika denda 1/1000 maka artinya 5% = 50 hari kalendar) apakah pantas/adil diberikan sanksi tambahan berupa pencatuman pada black list artinya Perpres 54/2010 tidak rinci menentukan sanksi. Logika berpikirnya begini , setelah terjadi pemutusan kontrak dengan PnJ (Penyedia Jasa) lama maka harus ada PnJ baru agar pekerjaan dapat diselesaikan. Harga dengan PnJ lama dan PnJ baru dapat berbeda dan harga PnJ baru cenderung lebih besar makanya Pemberi Jasa (PbJ) harus menambah biaya, dari mana didapat biaya itu, dari pencairan Jaminan Pelaksanaan dan denda – itu philosophinya yang harus dipahami lebih dahulu. Menurut pendapat saya dalam kasus pasal 93(1) a itu denda keterlambatan, putus kontrak dan pencairan Jaminan Pelaksanaan (JP), kasus pasal 93(1) b putus kontrak + pencairan JP secukupnya, kasus pasal 93(1)c dan d adalah putus kontrak dan black list. Pejabat pelaksana proyek umumnya dengan gampang mengancam memblacklist PnJ, pasal pasal black list pada Perpres tsb dapat disalah-gunakan untuk tujuan lain. Mungkin PnJ harus berani membawa kasus back-list ke Pengadilan- tapi jadi repot ya. Demikian pendapat saya.

    • Komen yg mana ya Pak Lukito? Jika pemutusan kontrak memang tidak begitu saja ada sanksi, Pak Lukito. Oleh karena itu saya menulis juga dalam bentuk serial, berurutan dan terstruktur. Apa yang Bapak tidak sependapatkan itu apa ya? Soalnya judulnya pun menggunakan tanda tanya bukan sebuah pernyataan, artinya perlu kajian untuk menyatakan jika putus kontrak itu diblacklist. Apa yang Pak Lukito sampaikan tersebut telah saya postingkan baik di posting ini, juga pada posting Blacklist (Daftar Hitam): Prosedur dan Mekanisme. Yang Pak Lukito nyatakan itu saya sependapat, bahwa jika putus kontrak dan rupanya biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya membengkak, maka dana pencairan Jaminan Pelaksanaan “dapat” dijadikan dana tambahan. Mengapa saya bilang dapat dengan tanda petik? Maksud tanda petik itu lebih ke arah “tidak secara langsung dapat digunakan”, karena pencairan Jaminan Pelaksanaan tidak langsung masuk rekening Pemberi Jasa, akan tetapi disetor ke Kas Negara. Oleh karena itu persetujuan penambahan dana pun harus persetujuan Kementerian Keuangan.
      Masalah kepantasan atau kepatutan atau prinsip keadilan, mungkin lebih baik Pengadilan saja yang menjawabnya, Pak. Sebagai pihak yang menjalani aturan dan prosedur, akan lebih baik menjalani prosedur lebih dulu. Bagaimanapun, PPK harus mempunyai bukti yang kuat untuk memberikan sanksi blacklist. Tidak dengan semena-mena atau gampang mengancam seperti yang Pak Lukito ungkapkan.
      Demikian, Pak Lukito.

  4. @posmaria. Iya Mbak , saya belum sempat baca posting anda Black LIst : Prosedur dan Mekanismenya, tapi langsung mengomentari Putus Kontrak = Blacklistkah ? Tentang yang saya maksud ” 2 komentar” adalah dibawah judul ada tertulis waktu itu seperti itu ” 2 comments” sekarang sudah berubah jadi “4 comments”. Itu penjelasan saya. Mungkin Mbak tersinggung dengan kata-kata saya bahwa ” Pejabat pelaksana …dst ” ,mohon diingat itu maksudnya potensi Mbak bukan seluruh pejabat , sewaktu saya masih ” green engineer” 32 tahun yang lalu sebagai Pelaksana Proyek (Kontraktor) di Papua sering saya mengalami “teror” dari pejabat-pejabat waktu itu pakai Keppres ( sekarang jadi Perpres ya) ini, UU ini dst . Betul saat itu saya takut dengan aspek hukum, sekarang……… setelah saya paham aspek hukum kontrak konstruksi saya melihatnya menjadi lain, makanya saya bagikan pengalamanan saya. Syukurlah kalau sekarang para pejabat pemerintah semuanya sudah sadar hukum dan sudah tidak menyalahgunakan hukum untuk kepentingan pribadi, tapi apa iya yah (saya masih ragu) ……. Jadi maaf Mbak ya. Jangan cepat tersinggung ya – kita tinjau secara akademis sajalah. Salam.

    • Pak Lukito,
      No heart feeling. saya berusaha senetral mungkin di weblog ini karena saya menempatkan diri sebagai pengamat, walaupun saya seorang abdi negara.
      Bagaimanapun sistem yang terbaik yang mengayomi kepentingan Negara yang perlu kita junjung tinggi, agar lebih tertib dalam penyelenggaraan negara dan semakin mengeliminir ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
      Mungkin memang masih ada yang melakukan praktek-praktek yang Pak Lukito sebutkan, akan tetapi dengan semakin ‘cerdas’nya setiap komponen masyarakat dan semangat berbagi untuk menuju perbaikan semakin banyak, saya yakin praktek-praktek demikian akan hilang.
      Motivasi saya membuat blog ini pun sebenarnya untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan, menularkan semangat reformis dan perubahan menuju perbaikan.
      Demikian, Pak Lukito. Salam juga.

      • @posmaria. Ya sepakat dah. Saya memperkirakan anda pada posisi sulit sebagai abdi negara (PNS) dapat bersikap netral. Beranikah anda mengupas bahwa Perpres atau UU itu keliru atau kurang ini dan itu ? Saya perkirakan anda akan menghindar dari itu. 20 tahun lalu saya banyak memberikan Lokakarya dan Seminar tentang Jasa konstruksi,aspek hukum kontrak konstruksi, FIDIC Contract para Kontraktor pada nyatanya ditempatkan pada posisi ” warganegara kelas 3 “, tidak banyak yang nekad memperbaiki keadaan karena urusan “masa depan” mereka. Saya tahu banyak sekarang banyak Kontraktor dan Konsultan gurem dan jadi-jadian, hanya broker-broker proyek saja – untuk yang semacam ini saya setuju di blacklist – bukan hanya sampai disitu tuntut dan penjarakan mereka. Saya mengerti banyak para PNS yang geram dan frustasi dengan keadaan ini – tapi ingat tidak seluruhnya demikian. Di kalangan PNS pun sering mereka bersikap “Kontraktor yang perlu PNS, PNS tidak perlu Kontraktor” mestinya sikap yang benar adalah ” sama-sama memerlukan” harus ada sinergi masing-masing pihak dengan keahliannya masing-masing untuk membangun negeri kita Indonesia. Mbak paham maksud saya bukan? Buatlah Kontrak yang seimbang antara Kontraktor dengan Pemerintah sebagai mitra. Waktu zaman tahun 1960/70 an tidak ada Kontraktor,semua proyek dikerjakan swakelola oleh Pemerintah sendiri, operator buldozer PNS, yang gali tanah juga PNS – apakah ada rencana kembali ke jaman itu (jadul). Sebelum kita sampai pada aplikasi Perpres – kita tinjau dulu apakah Perpres itu ” ada lubangnya” atau tidak, apa ada “celah penyalahgunaan ” atau tidak , apa sudah adil dan berimbang jika diterapkan pada suatu Kontrak dimana para pihak harus pada posisi seimbang jika tidak maka kontrak itu sejak lahir sudah batal demi hukum. Itu pola saya berpikir.Demikian komentar saya. Maju terus pantang mundur membangun Ibu Pertiwi, semoga berhasil.

        • Pak Lukito,
          Saya yakin Pak Lukito dengan segudang pengalamannya menginginkan keprofesionalan baik dari Pemerintah dan Penyedia Barang/Jasa. Saya pun berusahan seprofesional mungkin. Tolong didoakan Pak Lukito kalau negara ini benar-benar menuju perbaikan. Semoga saja, Pak. Saya yakin jika semua menginginkan perbaikan, iklim pengadaan barang/jasa pemerintah akan semakin kondusif dan diisi oleh orang profesional seperti Pak Lukito.
          Sukses untuk Pak Lukito. Salam…

  5. Setiap oarang yang terlibat di dalam suatu proyek pasti menginginkan proyek tersebut dapat diselesaikan dengan sumber daya, biaya dan waktu yang ada, dan apabila di dalam tahapan pelaksanaan proyek terdapat kendala yang secara nasional mengalaminya sudah barang tentu hal ini tidak dapat dipaksakan kepada penyedia jasa untuk menanggung akibatnya, pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK akan menimbulkan Black List dan hal ini akan berakibat sangat buruk bagi penyedia jasa dan pengguna jasa, dan akan menimbulakn kecurigaan pembayaran oleh berbagai pihak dan akan menimbulkan proses hukum yang berkepanjangan. Jadi melalui forum ini saya himbau kepada teman di pemerintahan dan penyedia jasa mari sama2 kita kembali kepada proses manajemen proyek yang ketat dalam arti kata estimasi keterlambatan dapat dilakukan pada pertengahan kontrak sehingga proses CCO dapat dilaksanakan, sehingga tujuan dari pekerjaan dapat terlaksana dan hasil pekerjaan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemutusan kontrak akibat kelangkaan aspal dapat dihindari apabila proses manajemen proyek berjalan

  6. Mau tanya nih:
    Apakah Penyedia Jasa dapat di di Black List dengan alasan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang ada (100%) dikarenakan pemerintah daerah setempat mengalami defisit anggaran dalam artian ditahun anggaran berjalan pemda setempat hanya bisa membayar 60% sisanya masuk tahun anggaran berikutnya….?

    Dengan alasan diatas penyedia jasa hanya melaksnakan 60% fisik pekerjaan, penyediia jasa melakukan pemutusan kontrak dengan alasan tidak ingin 40% nya dibayar di tahun anggaran berikutnya…??

    MOHON PENJELASANNYA…..?? Thanks.

    • Jhuan,
      Ini jenis kontraknya apa ya? Multi years kah? Atau Penanganan Mendesak/Bencana Alam? Soalnya Jhuan bicara ada dana yang dibayar tahun anggaran berikutnya.
      Jika jenis kontraknya kontrak tahun tunggal, kok bisa ya dibuatkan Kontrak tapi dananya tidak ada atau tidak cukup? Seharusnya Kontrak dibuat jika dokumen anggaran telah disahkan dan dana tersedia. Jika dana yang tersedia kurang dari yang harga yang ditenderkan atau harga penawaran Penyedia Jasa, seharusnya atas kesepakatan bersama dapat dipotong target.
      Apakah jaminan Pengguna Jasa sehingga dana itu dapat dibayar tahun anggaran berikutnya?
      Akan tetapi, jika Penyedia Jasa dari awal telah diberitahukan bahwa dana kurang dan akan dibayarkan tahun berikutnya tetapi Penyedia Jasa tetap mau menyelesaikan target, itu resiko Penyedia Jasa. Penyedia Jasa harus menyelesaikan pekerjaan tersebut, dan Pengguna Jasa berkewajiban merevisi dokumen anggaran dan mengalokasikan sisa biaya di tahun anggaran berikutnya.
      Jika Penyedia Jasa tidak tahu bahwa dana tidak tersedia, mohon maaf, ini kesalahan Pengguna Jasa. Penyedia Jasa berhak memutuskan kontrak secara sepihak, dengan alasan ya itu tadi, atas jaminan apa dananya bisa keluar di tahun anggaran berikutnya? :) Penyedia Jasa juga butuh kepastian bahwa mereka kerja dan dibayarkan.

      Demikian Jhuan, semoga menjelaskan. Sukses untuk Jhuan.

    • @Jhuan Silitonga. Haha……inilah kasus. Kasus ini harus ditinjau dari banyak aspek. Pertama Kontrak Konstruksi(KK), apa ada perjanjian mengenai dana tersebut, kalau tidak ada Pengguna Jasa ( Pemda) melakukan WANPRESTASI ( bahasa Belanda) namanya, default ( bahasa Inggrisnya), cidera janji( bahasa Indonesia). Dalam kasus wanprestasi pihak yang dirugikan berhak memutuskan kontrak, karena hak maka boleh dipakai boleh tidak. Ada faktor yang dapat mencegah terjadinya pemutusan kontrak dalam kasus wanprestasi yaitu Force Majeure ( apa bener nulisnya begitu ya ?ini bhs Perancis) yang dalam bahasa hukum kita disebut keadaan KAHAR. Kahar prinsipnya adalah sesuatu yang tidak terduga dan bukan kesalahan pihak-pihak yang berkontrak. Ditinjau dari sudut UU Jasa Konstruksi (UUJK) pasal15 angka (2) dan(4) perlu ditinjau apakah Pengguna Jasa sudah menyatakannya tentang dana secara jujur ataukah disembunyikan ataukah dimanipulasi. Jadi anda jangan buru-buru memutuskan KK sebelum meninjau aspek hukumnya, jangan-jangan soal dana memang sudah diperjanjikan sebelumnya kalau demikian malah anda yang salah sebagai penyedia jasa dan itu mungkin ( saya menggunakan kata itu karena saya tidak sepakat dengan black list pada Perpres – lihat tulisan saya ttg itu) bisa di black-list karena ada peluang penyalahan gunaan Perpres yang ngambang tidak jelas. Jadi hati-hati, jangan emosi dulu, pikir baik-baik kalau mau perang, evaluasi dimana anda berdiri pada dasar yang kuat atau labil, perhitungkan untung-ruginya. Demikian semoga bermanfaat – salam.

      • Pak Lukito,
        Dimana ya mengambangnya Perpres 54 tahun 2010 dalam hal blacklist? Just curios aja Pak Lukito.. Saya ingin mencoba memahami dan mendalaminya :)
        Terima kasih…

  7. Pingback: Jaminan dan Izin Perusahaan Asuransi

Leave a Reply

Required fields are marked *.


No announcement available.