No announcement available.

Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak

| 28 Comments

Pada artikel CCO: Perubahan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Perubahan Kontrak/CCO: Prosedur dan Mekanisme sekilas disebutkan bahwa untuk mengevaluasi mengenai Perubahan Kegiatan Pekerjaan dibutuhkan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak. Artikel ini mengupas mengenai Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak tersebut.

Klik tombol 'Like' di bawah ini untuk melanjutkan membaca. Terima kasih...

 

Demikian pembahasan mengenai Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak. Mungkin sifatnya ad-hoc, akan tetapi tugas dan fungsinya sangat signifikan pada Pelaksanaan Kontrak.

Semoga bermanfaat.

Copyright secured by Digiprove © 2011 Sinta Posmaria

Key words:

berita acara serah terima barang, berita acara serah terima rumah, panitia peneliti kontrak, tugas peneliti kontrak, peneliti kontrak, biaya konsultan perencana, berita acara serah terima barang pengadaan, spesifikasi umum bina marga 2011, berita acara perubahan pekerjaan, kak pengawasan jalan
Related Posts
CCO, ADENDUM DAN AMANDEMEN KONTRAK Beberapa tahun lalu, dalam masa pelaksanaan kontrak pengadaan jasa di instansi kami, dalam suatu konteks perubahan kontrak masih terdengar ucapan dari ...
READ MORE
Perubahan Kontrak/CCO: Prosedur dan Mekanisme
Perubahan Kontrak merupakan dua buah kata yang paling sering muncul dalam referensi search engine untuk mengarah ke weblog ini. Melihat dan menyadari pada saat ini ...
READ MORE
CCO (Contract Change Order) Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang diselenggarakan Pemerintah sering ditemukan sebuah frasa yaitu Perubahan Kontrak atau Contract Change Order (CCO). Apa pengertian ...
READ MORE
Hai, sudah lama saya tidak mengisi posting di weblog ini. Setelah sebulan diklat di Bandung dan dikelilingi beberapa kesibukan, saya putuskan untuk terus memelihara semangat ...
READ MORE
Perubahan perintah kerja atau perubahan kontrak atau sering disebut CCO (Contract Change Order) bukanlah sebuah proses yang sederhana. Tahapan-tahapan perubahan untuk persetujuan perubahan tersebut dan ...
READ MORE
Kemarin saya dipanggil oleh Atasan Langsung karena ada yang beliau ingin diskusikan mengenai perubahan kontrak atau CCO (Contract Change Order) suatu kegiatan. Beliau menanyakan syarat-syarat ...
READ MORE
Beberapa waktu lalu, dalam sebuah kesempatan di sebuah Sosialisasi yang diadakan Asosiasi Penyedia Jasa, ada seorang wakil penyedia jasa yang mempertanyakan klaim pembayaran kembali ke ...
READ MORE
CCO (Contract Change Order), Adendum, Perubahan/Amandemen Kontrak
Perubahan Kontrak/CCO: Prosedur dan Mekanisme
CCO: Perubahan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
Perubahan Kontrak: Tata Cara Perubahan Kontrak Konstruksi
Aturan Pelaksanaan Perubahan Perintah Kerja (CCO) pada Pekerjaan
Ketentuan Perubahan Kontrak CCO
Harga Satuan Timpang

28 Comments

  1. ingin mengetahui pengertian kontrak amandemen atau addendum

  2. Cco pekerjaan tambah aja boleh

  3. mantap bu, ditunggu penyegaraan lainnya

  4. Jika kontrak pengawasan waktu dalam kontrak tidak sama dengan jadwal pelaksanaan konstruksi fisik misalnya kontrak pekerjaan fisik yg diawasi hanya 5 bulan ,. sedangkan kontrak pengawasan teknis selama 6 bulan, bolehkah dana pengawasan di cairkan 100%? artinya ada waktu 1 bulan yang tidak mungkin dikerjakan karena pekerjaan fisik sudah selesai 100% selama 5 bulan..

    • Pak Alfian,

      Kasus yang Pak Alfian sampaikan juga pernah kami alami. Kontrak tersebut harus di-adendum-kan. Perubahan kontrak dikarenakan perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan. Pastinya nilai kontrak berkurang sesuai dengan proporsi orang-bulan (man month) para tenaga ahlinya.
      Semoga membantu. Sukses untuk Pak Alfian…

  5. Untuk produk Panitia Peneliti Kontrak apa saja, mohon dapat diberikan semacam list untk tahapan pekerjaan Panitia Peneliti Kontrak atau semacam PIC…tks

    • Saya coba, Pak Faber… :)

    • Pak Faber, produk Panitia Peneliti Kontrak:
      - Berita Acara Pemeriksaan Bersama (untuk pekerjaan konstruksi: Berita Acara Pemeriksaan Bersama Lapangan), yang terlibat adalah Panitia Peneliti, PPK, Pengawas, Supervisi dan Penyedia.
      - Berita Acara Klarifikasi/Negosiasi, yang terlibat sama dengan di atas
      - Laporan Panitia Peneliti kepada PPK dan atasan lainnya

  6. mbak… jika dalam pelaksanaan konstruksi, ada beberapa item pekerjaan yang berubah dari perencanaan, apakah ada revisi design?? yang perlu diperhatikan dalam me re design suatu pekerjaan ap saja??

    • Noet, maksudnya bagaimana ya?
      Item pekerjaan berubah, maksudnya bertambah atau berkurang atau sama sekali ditiadakan?
      Sebenarnya, secara aktual yang namanya perubahan item pekerjaan baik bertambah, berkurang atau ditiadakan pasti menjadikan desain berubah. Oleh karena itu perlu perubahan desain. Akan tetapi secara pengendalian manajemen, terdapat pemisahan pada istilah revisi desain (tinjauan desain) dengan pekerjaan tambah/kurang.
      Yang jelas, revisi desain so pasti menyebabkan perubahan kegiatan pekerjaan. Urutannya jelas harus revisi desain lebih dulu, karena setelah rekayasa lapangan pada tahap awal kontrak, hasilnya diperbandingkan terhadap desain yang ada. Jika terdapat perbedaan yang signifikan, perlu dilakukan revisi desain. Selanjutnya, jika terdapat revisi desain, akan menyebabkan perubahan kegiatan pekerjaan dan mungkin juga menyebabkan biaya dan waktu pelaksanaan bertambah/berkurang.

      Yang perlu diperhatikan: ya pasti SOP-nya :D
      Tunggu saya posting SOP-nya ya…. Kondisi saya saat ini kurang sehat. Setelah agak sehatan, saya mau melanjutkan menulis tentang lanjutan blacklist, tkdn dan selanjutnya tentang revisi desain. :D Belum mulai pekerjaan tahun anggaran kan? :)

      Sukses untuk Noet.

  7. mbak… apakah ada ketentuan mengenai jumlah hari untuk perpanjangan waktu?? klau ada maksimal berapa lama?? oh ya boleh minta no yang bisa dihubungi gak???
    Kami tunggu ilmu berikutnya…. thanks

    • Noet, yang pasti sih tidak boleh melalui tahun anggaran penambahan waktunya :) kalau kontrak tahun tunggal. Kalau kontrak tahun jamak ya tidak ada.
      Hanya jika penambahan waktu karena penambahan pekerjaan, penambahan waktu tersebut harus ada hitung-hitungannya berdasarkan waktu standar dan urutan pekerjaan, harus dijabarkan dalam bentuk Gantt Chart atau CPM (Critical Path Method) atau sejenisnya. Jika penambahan waktu karena alasan non teknis, misalnya bencana alam dan lain-lain, penambahan waktu harus juga dengan alasan yang jelas dan logis dan dilengkapi dengan administrasi yang lengkap.
      No. HP, bisa… lewat email nanti saya berikan :)
      Demikian, semoga menjelaskan :)

  8. oh yaa… moga cepet sembuh yaaaa…

  9. Maaf mb. Bisa sya tau no hpnya, tks

  10. mo nanya mbak, yang membuat cco (change contract order) itu seharusnya konsultan atau kontraktor pelaksana? apakah ada dasar hukumnya…trimakasih

    • Wili yang baik, maksudnya gimana ya? :D
      Usulan kontraktor, justification technique kontraktor dengan pertimbangan teknis konsultan, CCO-nya ya yang buat Pengguna dan ditindaklanjuti dengan Amandemen. :)
      Sukses yaa..

  11. mohon maaf , saya tanya tentang syarat2 diperlukan peneliti kontrak itu apa saja? apakah ada batas nilai tertentu, atau semua kegiatan kontraktual berapapun nilainya perlu dibentuk panitia peneliti kontrak

    • Pak Eko yang baik,
      Jika merujuk pada Perpres 54/2010 yang direvisi kedua kali melalui Perpres 70/2012, dinyatakan bahwa PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dapat membentuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (P3K). Artinya PPK boleh membentuk dan tidak membentuk Panitia Peniliti Pelaksanaan Kontrak di setiap adanya perubahan perintah pekerjaan di setiap nilai kontrak.
      Adapun, setiap K/L/D/I umumnya mempunyai prosedur tertentu di dalam menurunkan aturan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang saat ini berhulu pada Perpres 54/2010 serta perubahan-perubahannya, yaitu contohnya pada Prosedur Pekerjaan Tambah Kurang atau Prosedur Addendum Kontrak. Misalnya di Kementerian PU, dan di setiap level di bawah Eselon I-nya telah membuat prosedur tersebut di atas, sehingga di Kementerian PU, pada saat ini, di setiap kegiatan yang kontraktual pada Penyedia Barang/Jasa, diperlukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak. Hal ini dimaksudkan untuk membantu PPK juga menjaga independen hasil perubahan tersebut.

      Nah, jika instansi Pak Eko telah mengeluarkan prosedur tersebut, alangkah baiknya Pak Eko mengikuti prosedur tersebut, jika tidak Pak Eko dapat merujuk pada Perpres 54/2010 dan revisinya.

      Demikian.. Semoga sukses, Pak Eko..

  12. Siang Mbak,,,
    Saya mau tanya hasil negosiasi oleh panitia peneliti kontrak itu apakah hanya pada harga satuan yang timpang (>10%) dan item pekerjaan baru??? atau keseluruhan item pekerjaan yang ketambahannya di atas 10 %?
    Mohon penjelasannya..
    terima Kasih,,,

    • maksudnya keseluruhan item yang volumenya tambah di atas 10 %.

      • Siska yang baik,

        Saya menjelaskan apa adanya dulu ya dalam Perpres 54 tahun 2010 yang telah diubah kedua kalinya pada Perpres 70 tahun 2012. Pada pasal 87 ayat (2) dinyatakan sbb:

        Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
        a. tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal, dan
        b. tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah

        Ayat (1) berbunyi sbb:

        Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam DOkumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan pada Kontrak yang meliputi:
        a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak
        b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan
        c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan, atau
        d. mengubah jadwal pelaksanaan

        Dari ayat pertama terlihat bahwa setiap item pekerjaan dapat berubah, baik berkurang atau bertambah. Itu dulu kita pahami. Setelah itu di ayat 2 tertulis, yang di ayat (1) hanya boleh berubah maksimum 10%. Artinya, tidak boleh ada item pekerjaan bertambah lebih dari 10%. Jadi tidak ada negosiasi di sana. Perpres jelas mengatakan itu. Jika menurut lapangan memang parah kerusakannya, berarti perencanaannya tidak bagus. Tapi bisa saja pelaksana lapangannya mengada-ada, oleh karena itu, perlu diperiksa langsung ke lapangan, atau minta foto awal sebelum pelaksanaan.

        Kembali yang ditanyakan Siska, yang dinego itu ya pasti untuk item pekerjaan baru dan item pekerjaan yang mempunyai harga timpang. Untuk item pekerjaan yang tambahnya di atas 10%, sepertinya harus kembali mengacu pada Perpres seperti yang saya sampaikan di atas.

        Jaman Keppres 80 tahun 2003 dan Kepmen Kimpraswil PU No. 349 tahun 2004, ada yang disebut mata pembayaran mayor. Nah, item pekerjaan yang termasuk item mayorlah yang dinegosiasi jika pertambahannya di atas 10%. Saya tidak bisa kembali menganjurkan hal ini, karena Perpres 54 tahun 2010 serta perubahannya yang tercantum pada Pasal 87 ayat (2) yang telah disebutkan di atas, menyatakan batasan pekerjaan tambah tersebut.

        Demikian, semoga menjelaskan. Sukses ya Siska…

Leave a Reply

Required fields are marked *.


No announcement available.