No announcement available.

OE/HPS Harga Perkiraan Sendiri: Ketentuan dan Prosedur

| 11 Comments

Menjelang akhir tahun anggaran seperti saat ini, banyak dilakukan rencana pelelangan paket-paket kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal ini dapat diketahui pada pengumuman rencana lelang di surat-surat kabar baik nasional dan lokal, atau pada saat ini di website-website pemerintah karena saat ini mulai digalakkan E-Tendering.

Perencanaan lelang biasanya dikaitkan dengan beberapa hal, yaitu jadwal pra-lelang, persiapan lelang seperti penentuan metoda lelang, penyiapan dokumen lelang dan tentunya HPS atau Harga Perkiraan Sendiri setiap paket kegiatan. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sering disebut juga Owner’s Estimate atau OE. HPS ini sudah harus telah ditetapkan sebelum penutupan pemasukan penawaran.

Klik tombol 'Like' di bawah ini untuk melanjutkan membaca. Terima kasih...

 

Demikian sekilas mengenai Ketentuan dan Prosedur OE/HPS (Harga Perkiraan Sendiri). Semoga bermanfaat.

Copyright secured by Digiprove © 2011 Sinta Posmaria

Key words:

contoh surat jalan, contoh surat kabar, contoh harga perkiraan sendiri, contoh hps, contoh surat jaminan barang, contoh surat lelang, contoh metode pelaksanaan pekerjaan jalan, harga perkiraan sendiri perpres 54, harga perkiraan sendiri, contoh anggaran biaya
Related Posts
Posting tulisan ini merupakah seri berikutnya dari tulisan membahas mengenai OE/HPS. Pada dasarnya OE/HPS ini merupakan bagian dari istilah perkiraan biaya yang melekat pada instansi ...
READ MORE
Tulisan ini merupakan kelanjutan dari tulisan terdahulu yaitu OE/HPS Harga Perkiraan Sendiri: Ketentuan dan Prosedur. Kali ini lebih mendetailkan mengenai OE/HPS Harga Perkiraan Sendiri pada ...
READ MORE
Beberapa waktu lalu, dalam sebuah kesempatan di sebuah Sosialisasi yang diadakan Asosiasi Penyedia Jasa, ada seorang wakil penyedia jasa yang mempertanyakan klaim pembayaran kembali ke ...
READ MORE
Spesifikasi Umum 2010 yang merupakan Spesifikasi Standar Jalan Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum kembali mengalami perubahan. Seperti yang telah ...
READ MORE
Mind Map TKDN Tingkat Komponen Dalam Negeri
Setelah posting TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri): Latar Belakang dan Dasar Hukum, serta P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri): Sebuah Mind Map, maka kali ini ...
READ MORE
Mind Map P3DN Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Pada posting sebelumnya tentang TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri): Latar Belakang dan Dasar Hukum menyatakan bahwa selanjutnya akan menguraikan TKDN secara peta pikiran berdasarkan Peraturan ...
READ MORE
Posting kali ini masih terkait dengan harga satuan, yaitu TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). TKDN  bukanlah hal baru dalam dunia pengadaan barang/jasa Pemerintah. Hanya saja ...
READ MORE
RAB atau singkatan dari Rencana Anggaran Biaya merupakan suatu poin penting di dalam merencanakan suatu kegiatan. RAB (Rencanan Anggaran Biaya) digunakan sebagai perkiraan pengeluaran anggaran ...
READ MORE
Panduan Analisa Harga Satuan (AHS) Pekerjaan Jalan yang dikeluarkan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum adalah pedoman perhitungan analisa harga satuan pekerjaan jalan yang selalu ...
READ MORE
Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya Direktorat Jenderal Bina Marga, memberlakukan standar terbaru bidang jalan yaitu Spesifikasi Umum 2010 yang resmi dikeluarkan pada bulan November 2010. Spesifikasi ...
READ MORE
OE/HPS Harga Perkiraan Sendiri: Jasa Konsultansi
OE/HPS Harga Perkiraan Sendiri: Pekerjaan Konstruksi
Harga Satuan Timpang
Spesifikasi Umum Jalan 2010 dan Revisi Spesifikasi Umum
TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri): Sebuah Mind Map
P3DN Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri: Sebuah Mind
TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri): Latar Belakang dan
RAB (Rencana Anggaran Biaya): Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Panduan AHS Analisa Harga Satuan Pekerjaan Jalan (Bina
Spesifikasi Umum 2010: Standar Spesifikasi Teknis Jalan

11 Comments

  1. Kak, jika boleh ditambahkan juga penjelasan mengenai penggunaan buku biru perencanaan Permen PU No 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara, apakah pedoman ini boleh dipergunakan untuk pembangunan selain pembangunan gedung seperti jembatan, jalan, bendungan dan lain-lain

    • Tulus,
      Permen PU No. 45 tahun 2007 diperuntukkan untuk Bangunan Gedung Negara, which is telah di definisikan pada Permen PU tersebut pada Pasal 1 ayat 1 dan Lampirannya Bab 1 bahwa:
      Pasal 1 ayat 1:

      Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara seperti:gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, dan rumah negara, dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau perolehan lainnya yang sah.

      Lampiran Bab 1

      Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau perolehan lainnya yang sah, antara lain seperti: gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, rumah negara, dan lain-lain.

      Untuk jalan dan jembatan pedoman atau panduan penyusunan HPS menggunakan Panduan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Jalan yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Marga Kementerian PU, dimana panduan tersebut yang termutakhir diterbitkan pada tahun 2010, yang telah dibahas pada posting sebelumnya, yaitu Panduan AHS Analisa Harga Satuan Pekerjaan Jalan Bina Marga 2010. Panduan tersebut merupakan penerjemahan Standar Jalan yang juga dikeluarkan DItjen Bina Marga yang terdapat pada posting Spesifikasi Umum 2010: Standar Spesifikasi Teknis Jalan..

      Tentunya untuk bangunan lain seperti bendungan juga ada panduan/pedoman yang dikeluarkan oleh DItjen Sumber Daya Air Kementerian PU. Tulus bisa mencoba untuk surfing pedoman tersebut.

      Semoga membantu… Sukses untuk Tulus.. :)

  2. walah … berarti banyak yang salah menggunakan peraturan donk kawan-kawan selama ini dalam menentukan besaran biaya perencanaan, pengawasan dan biaya admin pendukung … khususnya untuk pekerjaan diluar dari pekerjaan gedung negara.

    • Tulus,

      Pedoman/panduan yang disebutkan oleh Tulus dan saya, yaitu Permen 45 tahun 2007 dan Panduan AHS Pekerjaan Jalan Bina Marga, diperuntukkan untuk pekerjaan konstruksi atau pekerjaan fisik. Untuk jasa konsultansi seperti pekerjaan perencanaan dan pengawasan sepertinya yang diatur adalah standar billing rate dari para tenaga ahlinya. Nanti saya cek kembali apakah ada standar/pedoman kebutuhan-kebutuhan mata pembayaran untuk jasa konsultansi. Yang jelas, perbedaan perhitungan anggaran biaya atau pun harga perkiraan sendiri untuk pekerjaan jasa konsultansi perencanaan atau pengawasan pada konstruksi jalan, jembatan dan/atau pekerjaan di luar konstruksi bangunan gedung negara yang berbeda tenaga ahlinya. Seperti untuk perencanaan jalan, tenaga ahli perencananya Highway Engineer, sedangkan untuk perencanaan jembatan tenaga ahlinya Bridge Engineer.

      Semoga membantu, Tulus…

  3. Nah, bagaimana jika begini kak, Paket Peningkatan Jalan dengan Pagu Rp. 10 Milliar, berapa % kak kita tentukan biaya untuk masing-masing konsultan baik Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawasan dari pagu fisik tersebut. Selama ini, teman2 menetapkan besaran biaya untuk Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawasan adalah 1 s/d 3 % dari Pagu fisik. Umumnya yang dilakukan mis : Pagu untuk Konsultan Perencana adalah 1 % :Rp.100.000.000,- ; Pagu untuk Konsultan pengawasan 3 % : Rp. 300.000.000,-. Nah… Jika tulus tanyakan apa dasar dari penentuan besaran pagu 1 s/d 3 % ini teman2 tidak mampu untuk menjelaskan (padahal mereka lebih senior) … bisa dibantu kak, pada umumnya kami di Bappeda sering berselisih paham dalam menentukan besaran pekerjaan fisik,perencanaan dan pengawasannya.

    • Tulus,
      Kalau untuk besaran nilai sepertinya tidak ada yang mengatur hal tsb. Mungkin lebih ke arah pengalaman yang pernah ada sehingga dirasonalisasikan. Nanti saya coba cari tahu, mungkin juga ada kisaran aturannya. Yang jelas untuk RAB Jasa Konsultansi terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu Biaya Personil, Biaya Langsung Non Personil dan Pajak Pertambahan NIlai (PPN). Memang untuk Biaya Langsung Non-Personil ada batasan besaran yaitu 40% Biaya Personil.
      Kalau Tulus dari institusi Bappeda, sebaiknya me-refer pada peraturan yang ada di Bappenas dan Mendagri. Akan tetapi, mungkin Permen PU No. 7 tahun 2011 mengenai Jasa Konsultasi dapat juga menjadi dasar penyusunan HPS untuk Bappeda, karena untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi diatur oleh Kementerian Teknis yang saya tahu ada di Kementerian PU.
      Semoga membantu :)

  4. ok deh kak, coba tulus baca-baca n cari lagi refensi terkait lainnya mengenai ini. thanks ya kak, sukses selalu buat kakak.

  5. Pingback: OE/HPS Harga Perkiraan Sendiri: Pekerjaan Konstruksi

  6. Pingback: OE/HPS Harga Perkiraan Sendiri: Jasa Konsultansi

  7. Salam,

    Mohon penjelasan tentang boleh tidaknya HPS mencantumkan uang saku konsultan/uang harian pada pos perjalanan ke luar kota. Jika tidak diperbolehkan, apa alasannya karena tidak masuk akal ketika tenaga ahli atas nama perusahaan harus keluar kota hanya diberi uang tiket/transportasi dan hotel.

    Terima kasih.

    Purwono

Leave a Reply

Required fields are marked *.


No announcement available.