No announcement available.

Kegagalan Bangunan dan Kegagalan Konstruksi

| 19 Comments

Jembatan Kutai Kertanegara sblm runtuh - Wikipedia

Jembatan Kutai Kertanegara sebelum runtuh - Sumber: Wikipedia

Baru saja Indonesia kembali dikejutkan sebuah musibah pada tanggal 26 November 2011. Jembatan Kutai Kertanegara runtuh. Berdasarkan Wikipedia Jembatan Kutai Kertanegara adalah jembatan gantung terpanjang di Indonesia dengan total panjang jembatan 710 Meter. Jembatan ini disebut ‘Golden Gate’nya Kalimantan karena memiliki kemiripan dengan Jembatan Golden Gate yang ada di San Fransisco, Amerika Serikat. Jembatan ini selesai dibangun pada tahun 2001.

Runtuhnya bangunan suatu konstruksi bukanlah hal yang tak lazim di dunia industri konstruksi. Akan tetapi tidak begitu banyak bangunan yang runtuh secara keseluruhan. Beberapa bangunan pernah mengalami keruntuhan akan tetapi lebih ke arah runtuh per elemen konstruksi. Seperti runtuhnya tembok profil Gedung PN Jakarta Barat beberapa waktu silam. Atau runtuhnya atap-atap sekolah yang sering terekspose di berita-berita baik media cetak dan elektronik. Namun, tiang Jembatan Kuker ini tetap tegak, mengapa tidak dianggap runtuh sebagian saja? Apakah Jembatan Kutai Kertanegara ini merupakan sebuah bangunan yang gagal? Untuk menjawabnya mari dikupas satu per satu berdasarkan aturan yang berlaku.

Klik tombol 'Like' di bawah ini untuk melanjutkan membaca. Terima kasih...

Demikian uraian singkat mengenai kriteria dan definisi Kegagalan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan. Berikutnya adalah siapa yang berwewenang menyatakan Gagal Bangunan atau Gagal Konstruksi dan tindak lanjut jika ditemukan konstruksi yang Gagal Konstruksi atau Gagal Bangunan.

Semoga bermanfaat. Sukses untuk Anda.

Copyright secured by Digiprove © 2011-2013 Sinta Posmaria

Key words:

kegagalan konstruksi, kegagalan bangunan, undang-undang jasa konstruksi tahun 2011, definisi umur, kegagalan konstruksi bangunan, definisi usia, pengertian kegagalan konstruksi, kegagalan bangunan dan kegagalan konstruksi, spesifikasi bangunan gedung, spesifikasi teknis gedung
Related Posts
Posting sebelumnya berjudul Jaminan dan Izin Perusahaan Asuransi merupakan lanjutan dari posting ini. Berdasarkan tulisan sebelumnya terdapat sebuah permasalahan bahwa ada sebuah perusahaan asuransi yang ...
READ MORE
Jembatan Kukar: Hasil Tim Evaluasi dan Investigasi Penyebab Runtuh
Beberapa waktu yang lalu saya pernah menulis mengenai Kegagalan Bangunan dan Kegagalan Konstruksi. Kali ini saya hanya mempostingkan hasil Tim Nasional yang melaksanakan perintah Menteri ...
READ MORE
Blacklist - Courtesy of themeanings.com
Artikel ini masih menyambung 2 (dua) posting sebelumnya mengenai Sanksi dan yang sering terkait dengan sanksi yaitu Blacklist. Berbagai jenis sanksi telah dibahas pada posting ...
READ MORE
Pada posting sebelumnya bertajuk Blacklist: Salah Satu Jenis Sanksi untuk Penyedia Barang/Jasa yang berangkat dari sebuah permasalahan lokal mengenai terputusnya pekerjaan-pekerjaan jalan di beberapa ruas ...
READ MORE
Hari Sabtu kemarin, tanggal 17 Desember 2011, di salah satu media cetak lokal yaitu Tribun Jambi terdapat headline tertulis "Wagub: Kontraktor Diblacklist". Setelah dibaca bahwa ...
READ MORE
Permasalahan pengelompokan klasifikasi dan kualifikasi jenis usaha di dalam lelang pengadaan barang/jasa Pemerintah di beberapa instansi masih sering menjadi perdebatan. Permasalahan ini selalu muncul walalupun ...
READ MORE
Blacklist Perusahaan Asuransi
Jembatan Kukar: Hasil Tim Evaluasi dan Investigasi Penyebab
Blacklist (Daftar Hitam): Prosedur dan Mekanisme
Pemutusan Kontrak = Blacklist-kah?
Blacklist: Salah Satu Jenis Sanksi Untuk Penyedia Barang/Jasa
Usaha Kecil dan Non Kecil: Klasifikasi Jenis Usaha

19 Comments

  1. Hanya mengingatkan saja, bahwa Undang – undang tidak berlaku surut, Kontrak pembangunan jembatan Kukar ditandatangani tahun 1995, belum ada Undang – undang Jasa konstruksi yang mengsyaratkan kewajiban pengguna jasa harus menanggung kegagalan bangunan ( Undang-undang Jasa Konstruksi ditanda tangani tahun 1999 dan berlaku tahun 2000), gimana tyuh ?

    • Suatu kehormatan bagi saya karena Pak Haris Puradiredja mengunjungi weblog saya. Pak Haris Puradiredja adalah pakar hukum kontrak yang saya kagumi.
      Saya juga baru tersadar setelah Pak Haris mengingatkan saya tentang angle ‘tanggal kontrak’ dikaitkan dengan berlakunya UU dan aturan pelaksanaan lainnya seperti PP, Perpres, Permen dll. Oleh karena itu, UU dan PP yang telah disebutkan pada posting untuk Jembatan Kukar tidak berlaku ya, Pak Haris.
      Berarti, peraturan yang berlaku untuk kegagalan bangunan Jembatan Kukar ini adalah peraturan sebelum UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Peraturan yang Pak Haris maksud mungkin peraturan pengadaan barang/jasa Pemerintah atau aturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh kementerian teknis, yaitu Departemen PU, pada saat kontrak pelaksanaan Jembatan Kukar ditandatangani seperti Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah.
      Terima kasih banyak, Pak Haris untuk masukannya.
      Sukses selalu untuk Pak Haris dan terima kasih atas kunjungannya.

  2. Masalah jembatan Kukar runtuh menjadi kabur jika hanya melihat kejadiannya saat ini. Sepengetahuan saya jembatan itu sudah berdiri 10 tahun lalu dan tidak terjadi apa-apa terus diperbaiki karena ada alinemen vertikal yang turun yang diakibatkan oleh bergesernya abutment (kepala jembatan) ke arah sungai. Perbaikan alinemen inilah yang mengakibatkan keruntuhan jembatan karena kemungkinan dikerjakan tidak profesional yaitu tanpa tinjauan aspek analisa struktur terlebih dahulu. Ilustrasinya anda punya komputer terus anda lakukan perbaikan yang justru merusak komputer anda,bisakah anda mengklaim penjual komputer? Jadi urutkan dulu pola pikirnya menjadi analisa teknik, lalu analisa hukumnya bagaimana. Semoga bermanfaat, silahkan komentar.

    • Pak Lukito Martono, sangat menarik apa yang Pak Lukito sampaikan.
      Pada dasarnya tujuan tulisan ini sebenarnya lebih kearah memberitahukan dasar pertanggungjawaban terhadap kegagalan bangunan atau kegagalan konstruksi di era sekarang di Indonesia. Memang saya mengambil contoh Jembatan Kukar, karena jembatan tersebut adalah kejadian saat ini. Begitu juga, tulisan dimaksudkan untuk menghimbau kepada rekan-rekan pekerja konstruksi agar lebih berhati-hati dalam setiap tahapan pekerjaan konstruksi.
      Di lain waktu, jika ada kesempatan saya coba untuk mendetailkan hal-hal terkait masalah Jembatan Kukar.
      Trims untuk sarannya, Pak Lukito.
      Sukses untuk Pak Lukito.

    • Salam kenal Pak.
      Ilustrasi yg Bpk buat sangat gampang dipahami. Salut. Pertanyaan saya Pak, “Bagaimana jika seandainya dalam analisa kejadian (KUKAR) ditemukan bhw memang ada material konstruksinya yg tdk sesuai standar perencanaan, dan pemeliharaan menjadi pemicu kejadian?”
      Terima kasih.

  3. Hal yang perlu diperhatikan ttg kekagalan bangunan (KB) dan kegagalan konstruksi (KK) adalah :
    1. Penyebabnya dibatasi hanya penyedia jasa( PNJ ) atau pengguna jasa ( PGJ ). Jadi kejadian yang disebabakan bukan PNJ atau bukan PGJ bukanlah KB atau KK, misalnya gempa bumi dan banjir diluar perhitungan design. Jadi pada setiap diduga KB atau KK perlulah diselidiki dahulu penyebabnya siapa.
    2. UUJK tidak mendefinisikan KK sedangkan PP No.29/2000 tanpa amanat UU mendefinisikan KK.
    3. Tidak dimenderti alasan dan urgensi UU membedakan KB dan KK hanya karena terfokus pada saat kejadian yaitu KB sesudah serahterima padahal sedangkan KK sebelum serahterima , padahal tidak ada pembedaan sanksi hukum antara KB dan KK.
    4. Acuan gagal pada KB menurut UUJK adalah kontrak konstruksi, tetapi menurut PP No.29/2000 (lihat pasal 34) malah dilebarkan tidak jelas menjadi segi teknis,manfaat,keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan umum sedangkan KK nya mengacu pada spesifikasi pekerjaan dalan kontrak konstruksi (jadi bukan kontrak konsultansi).

    Saat lain saya akan mengomentari hal lain pada UUJK dan PP.29/2000. Semoga bermanfaat.

  4. @ Marsinta Simamora, selamat berkenalan juga ! Pertanyaan anda ada 2 yaitu : 1) Jika material tidak sesuai spek 2) aspek pemeliharaan. Saya mencoba menjawabnya, mudah-mudahan memuaskan dalam ruang yang terbatas ini. Hal 1) jelas terjadi KB(lihat tulisan saya di atas) tapi Jangan gegabah menentukan bahan tidak sesuai spek, spek yang mana, tentunya harus dalam batas lingkup spek pada kontrak konstruksinya, bukan. Pertanyaan selanjutnya jika sudah sesuai spek, tentunya yang jelas Pelaksana Konstruksi(PLK) bebas salah . Siapa yang salah, masalah lain(bisa Perencana, Pengawas atau Pemilik),yang jelas bukan tanggung-jawab PLK.Tapi ingat walaupun sesuai spek karena beban pada komponen jembatan melebihi yang direncanakan maka akan terjadi juga keruntuhan, jadi ini perlu analisa teknis, para ahli hukum minggir dulu. Contoh anda beli Ruko ( rumah toko) 2 lantai, terus anda gunakan untuk gudang sehingga berubah dari ruko menjadi guko (gudang toko, di bawah toko, di atas gudang), anda berjualan karpet, lha di atas anda tumpuk karpet setinggi 2 meter dan lantai ruko rubuh karena salah penggunaan. Siapa yang harus bertanggung-jawab. Demikian pula konstruksi jembatan.okey. Hal 2) persoalan pemeliharaan adalah demikian luas, banyak ahli hukum yang membicarakan hal ini asal berbicara. Aspek pemeliharaan jelas perlu dan sudah menjadi pendapat ahli konstruksi ” di Indonesia, pemerintah cuma bisa membangun tapi tidak bisa memelihara bangunan” contoh mengapa jalan menjadi rusak, bukan karena tidak sesuai spek tapi karena genangan air hujan. Anda lihat saja air di jalan tidak bisa masuk selokan karena terhambat/dihambat, kapanpun kalau jalan tergenang air yang rusak adalah pondasi jalannya, eh bukan pondasinya dan salurannya yang diperbaiki malah ditambal lagi bagian atasnya, sampai kapanpun jalan itu akan rusak terus dan di”pelihara” terus dengan anggaran uang rakyat…hahaha. DPR ga mengerti itu (atau pura-pura ga mengerti ya). Salam.

  5. @ harris puradireja. Maaf pak Harris saya mau mengomentari komentar bapak ya. Sebelumnya saya perkenalkan bahwa saya dari Bandung (kelahiran Garut) tapi sekarang tinggal di Manado. menilik namanya pasti pak Harris dari Sunda, jadi punten wae sanes bade ngajaran soang ngojai nya pak Harris, ini sih untuk konsumsi publik.
    Begini, komentar pak HP bisa disalah-mengertikan bahwa kita tidak punya undang-undang untuk kasus seperti jembatan Kukar sehubungan dengan UUJK yang berlaku mulai 7 Mei 2000. Kita punya KUH Perdata(KUHPdt) yang jauh lebih berat daripada UUJK. UUJK malahan membatasi besarnya tanggung jawab perencana konstruksi(PRK), pelaksana konstruksi (PLK), pengawas konstruksi(PWK) seperti disebutkan pada pasal 43 UUJK. Yang mengherankan adanya istilah denda pada pasal 43 UUJK (uang denda dibayarkan kepada negara bukan kepada orang perorang). Jadi menurut pasal 1365 KUHPdt : ” Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kpada seorang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugianitu mengganti kerugian tersebut” , Itu patokannya, bukan hanya UUJK. Selama KUHPdt tidak bertentangan dengan UUJK maka KUHPdt berlaku (lihat pasal 45 UUJK). Menurut 1338 KUHPdt pelaksanaan perjanjian harus dengan itikad baik. Jadi PRK,PLK maupun PWK jika melakukan sesuatu/tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan itikad baik maka berarti telah melakukan pelanggaran hukum. Mengganti spek secara diam-diam adalah pelanggaran hukum walaupun bouwheer diam-diam setuju. Semoga bermanfaat. Wilujeng pak HP.

  6. Siapa sebenarnya yangb berhak menentukan gagal konstruksi suatu pekerjaan, Terima Kasih, Mohon Masukannya

    • @ Said Badjeber , menurut UUJK pasal 25 ayat (3) ditetapkan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli. Tapi jangan berhenti disitu karena ayat(3) mengacu ( jangan merefer ya, itu bahasa gado-gado) kepada ayat (2) , baca sendiri ya, artinya tentang tanggung-jawab penyedia jasa ( PLK,PRK atau PWK). Nah kalau tanggung-jawab pengguna jasa ? Tidak diatur bukan ? Semestinya bunyi pasal 25 ayat (3) tidaklah harus menyebutkan ” kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)…….jadi UU nya tidak cermat, sehingga berpotensi menimbulkan masalah. Apa mungkin UU nya dibuat ada tapi bermasalah….hahaha. Selanjutnya pasal 28 UUJK menentukan bahwa tentang pasal 25 UUJK tentang penilai ahli diatur dalam Peraturan Pemerintah yang dalam hal ini PP No.29/2000. Dan jika anda pelajari PP tersebut, tentang panitia ahli itu berpotensi dipolemikan dan tidak ada jalan keluarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam.

  7. boleh saya lihat izin amdalnya

  8. @ adil. Maaf ya saya berkomentar, apa relevansi amdal (analisa dampak lingkungan) dengan runtuhnya jembatan. Apa kalau sudah ada amdal yang komplit dan lengkap selengkapnya terus kemudian jembatan tidak akan runtuh? Ini adalah masaiah ilmu struktur jembatan bukan ilmu lingkungan hidup.

  9. Magnificent goods from you, man. Kegagalan Bangunan dan Kegagalan Konstruksi I’ve understand your stuff previous to and you’re just extremely wonderful. I really like what you’ve acquired here, really like what you are stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it smart. I cant wait to read far more from you. This is actually a terrific Kegagalan Bangunan dan Kegagalan Konstruksi informations.

    • @ minecraft, so sorry it is not clear to me, you commented to whom’s comments , please check there were so many comments. If it is commented to mine please write down the date of my comments and please ask your questions clearly so I can understand the items you want to understand. Thank you- sender Lukito.

  10. Magnificent goods from you, man. Kegagalan Bangunan dan Kegagalan Konstruksi I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely excellent. I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you’re saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it wise. I can not wait to read far more from you. This is really a terrific Kegagalan Bangunan dan Kegagalan Konstruksi informations.

  11. Pingback: Jembatan Kukar: Hasil Evaluasi Tim Nasional

  12. jika di pandang dari segi hukum itu sudah salah,karena sudah adanya jatuh korban..tapi kalau di liihat dari segi teknis coba di cek dari segi pebebanan kendaraan per jam atau per 3 jam di kalikan sampai robohnya jembatan…apakah hitungan pada saat perencanaan sudah betul…struktural tanah nya pakah masuk dengan karakteristik struktur pondasi nya….karena pada inti nya di dasar tanah selalu mengalami pergerakan…

    • ini bisa di katagorikan juga sebagai bencana karena kekuatan debit air ( arus ) alan semakin tinggi dan terus meningkat hal itu juga bisa membuat tiang jembatan mengalami pergeseran dan semaikin lama semakin jauh bergeser hingga terjadinya keretakan struktur tiang hingga robohnya jembatan…apa lagi tidak ada nya penahan untuk tiang jembatan dari sampah yang mengalir akan terus menghantam tiang,,saya contohkan : di jepang para ahli mereka mengatakan bahwa wilayah itu bebas dari tsunami dan mereka bangun radiator nuklir disana…sampai sekarang buktinya timbul tsunami…kita harus sadar bahwa alam tidak bisa kita lawan.

    • Terima kasih atas tanggapannya, Pak Dede.
      Untuk masalah penyebab, sudah ada Tim Nasional yang meneliti hal tersebut. Kita percayakan kepada mereka walaupun masih ada pro dan kontra. Saya yakin Tim Nasional tersebut telah melakukan yang terbaik sesuai dengan etika kerja mereka yang profesional. Hasil Tim Nasional tersebut ada pada posting Jembatan Kukar: Hasil Tim Evaluasi dan Investigasi Penyebab Runtuh. Dari posting tersebut terlihat ringkasan penyebab runtuh, yang secara singkat menjelaskan bahwa penyebab runtuh merupakan akumulasi kesalahan sejak perencanaan.
      Terima kasih sekali lagi, Sukses untuk Pak Dede…

Leave a Reply

Required fields are marked *.


No announcement available.