No announcement available.

CCO (Contract Change Order), Adendum, Perubahan/Amandemen Kontrak

| 81 Comments

CCO, ADENDUM DAN AMANDEMEN KONTRAK

Beberapa tahun lalu, dalam masa pelaksanaan kontrak pengadaan jasa di instansi kami, dalam suatu konteks perubahan kontrak masih terdengar ucapan dari rekan-rekan, “Oh itu namanya CCO saja, bukan Adendum”. Mungkin pada saat ini masih sering terdengar ada yang mengatakan, “Kegiatan pekerjaan ini hanya CCO (Contract Change Order), bukan Adendum atau pekerjaan tambah/kurang.”

Apa perbedaan antara CCO (Contract Changer Order), Adendum dan Amandemen Kontrak? 

Konon dalam suatu rapat, terdengarlah seseorang yang bertanya ‘apa perbedaan addendum dan amandemen’. Secara retorika, yang bertanya menjawab bahwa addendum adalah penambahan/perubahan dokumen pada saat lelang atau sebelum kontrak ditandatangani, sedangkan amandemen adalah penambahan/perubahan setelah kontrak berjalan atau telah ditandatangani. Apa benar ya?

Untuk mengkajinya sepertinya perlu diejawantahkan masalah kontrak atau lebih tepatnya harus merujuk kepada Hukum Kontrak yang berlaku. Apa saja yang dikatakan oleh aturan-aturan yang menyangkut kontrak dan aturan yang terkait.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada sebenarnya CCO (Contract Change Order), Addendum dan Amandemen Kontrak adalah istilah yang sama, hanya Addendum dan Amandemen Kontrak merupakan produk lanjutan dari CCO (Contract Change Order). Jika terjadi CCO berarti akan terjadi Addendum atau Amandemen Kontrak, sedangkan jika terjadi Addendum atau Amandemen belum tentu telah terjadi CCO. Kok bisa ya?

Mari dilihat dasar alasannya.

Klik tombol 'Like' di bawah ini untuk melanjutkan membaca. Terima kasih...

Demikian sekilas gambaran dasar dan pengertian perbedaan CCO (Contract Change Order) dan Adendum/ Amandemen Kontrak. Semoga bermanfaat.

Copyright secured by Digiprove © 2011 Sinta Posmaria

Key words:

pengertian amandemen, syarat hukum tidak tertulis, addendum kontrak, jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa, perbedaan amandemen dan addendum, contoh addendum kontrak kerja, contoh addendum kontrak konstruksi, jenis kontrak, jenis-jenis dokumen, jenis jenis dokumen
Related Posts
CCO (Contract Change Order) Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang diselenggarakan Pemerintah sering ditemukan sebuah frasa yaitu Perubahan Kontrak atau Contract Change Order (CCO). Apa pengertian ...
READ MORE
Pada artikel CCO: Perubahan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Perubahan Kontrak/CCO: Prosedur dan Mekanisme sekilas disebutkan bahwa untuk mengevaluasi mengenai Perubahan Kegiatan Pekerjaan dibutuhkan Panitia Peneliti ...
READ MORE
Perubahan Kontrak/CCO: Prosedur dan Mekanisme
Perubahan Kontrak merupakan dua buah kata yang paling sering muncul dalam referensi search engine untuk mengarah ke weblog ini. Melihat dan menyadari pada saat ini ...
READ MORE
Hai, sudah lama saya tidak mengisi posting di weblog ini. Setelah sebulan diklat di Bandung dan dikelilingi beberapa kesibukan, saya putuskan untuk terus memelihara semangat ...
READ MORE
Perubahan perintah kerja atau perubahan kontrak atau sering disebut CCO (Contract Change Order) bukanlah sebuah proses yang sederhana. Tahapan-tahapan perubahan untuk persetujuan perubahan tersebut dan ...
READ MORE
Kemarin saya dipanggil oleh Atasan Langsung karena ada yang beliau ingin diskusikan mengenai perubahan kontrak atau CCO (Contract Change Order) suatu kegiatan. Beliau menanyakan syarat-syarat ...
READ MORE
Beberapa waktu lalu, dalam sebuah kesempatan di sebuah Sosialisasi yang diadakan Asosiasi Penyedia Jasa, ada seorang wakil penyedia jasa yang mempertanyakan klaim pembayaran kembali ke ...
READ MORE
CCO: Perubahan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak
Perubahan Kontrak/CCO: Prosedur dan Mekanisme
Perubahan Kontrak: Tata Cara Perubahan Kontrak Konstruksi
Aturan Pelaksanaan Perubahan Perintah Kerja (CCO) pada Pekerjaan
Ketentuan Perubahan Kontrak CCO
Harga Satuan Timpang

81 Comments

  1. Tolong dikirim ke email saya, terima kasih

  2. Mohon penjelasn secara detail dan tlg kirimkan lwt email/yang bs di download,,,terima kasih

  3. bagaimana dengan kontrak lumpsum, bisakah cco? mengingat dlm kontrak lumpsum tdk diperbolehkan pekerjaan tambah/kurang?

    • Betul, Mbak Viaviane.. Saya belum menulis untuk kontrak lumpsum. Tambah kurang tidak diperkenankan pada kontrak lumpsum, akan tetapi perubahan kontrak dapat terjadi. Nah apa saja yang diperbolehkan pada kontrak lumpsum? Nanti saya coba tulis, saat ini saya sedang mempersiapkan beberapa tulisan, tapi sehubungan dengan lain hal saya tunda dulu tulisan-tulisan saya :)

      Terima kasih. Sukses untuk Mbak Viviane…

    • Mbak Viviane, perihal tulisan saya yang meng-follow up pertanyaan Mbak Viviane mengenai pekerjaan tambah/kurang pada Kontrak Lump Sum telah saya publish melalui tulisan dengan judul posting Kontrak Lump Sum.

      Trims, semoga membantu. Sukses untuk Anda.

  4. untuk peraturan yang cco untuk nilai besaran volume yag harus di negoisasi jika terjadi penambahan ada diperaturan mana ya ???
    tks

  5. klo masalah lahan, tdk diperbolehkan kerja sm pemilik lahan, sehingga pekerjaan tertunda beberapa minggu, sehingga terjadi keterlambatan pekerjaan,. apa diperbolehkan addendum..?? apakah klo addendum dikenakan denda,,? tks..

    • Hanjiro, jika lahan belum dibebaskan secara normatif tidak dapat dilakukan pekerjaan fisik. Artinya paket kegiatan tersebut tidak dapat ditenderkan atau dilelangkan. :)
      Akan tetapi, jika lahan tersebut nyata-nyata adalah milih Negara, dan untuk membebaskannya dibutuhkan waktu hal tersebut adalah resiko baik Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa. Sebuah pekerjaan konstruksi, didalamnya tidak termasuk pembebasan lahan. Pembebasan lahan adalah proses yang sudah seharusnya dilakukan/deiselesaikan sebelum kegiatan layak untuk dimasukkan dalam program kegiatan suatu instansi.
      Jadi dalam Pekerjaan Konstruksi, keterlambatan dikarenakan pembebasan lahan, tidak diperbolehkan untuk Addendum.

      Di dalam addendum penambahan waktu untuk alasan-alasan yang sesuai dengan aturan, addendum tidak dikenakan denda.

      Semoga membantu. Sukses untuk Hanjiro.

  6. Jika ibu berkenan saya minta di kirim via email peraturan menteri PU no.7/PRT/M/2011 jasa konsultansi saya download ga bisa bu?

    • Pak Arbain, saya coba ya Pak…Klau boleh, buku ke-berapa yang Pak Arbain butuhkan. Kalau semuanya, kapasitas kami kirim email sptnya gak kuat utk semua… Hampir 40-50 MB. Tapi saya harap Pak Arbain coba semua, karena saya memberikan dua link yaitu ziddu.com dan crocko.com, supaya jika salah satu sedang lambat, yang lain bisa cepat.
      Sukses untuk Pak Arbain…

  7. tolong dong dikirim k email saya contoh addendum kontrak kerja tambah kurang

    • Filoshofisandi, adendum kontrak formatnya sama dengan kontrak awal. Yang berbeda adalah bunyinya. Jika pada addedum hanya disebut nomor klausanya, jika tidak berubah tinggal tulis nomor klausa dan tulis “Tetap’. Jika berubah, tulis nomor klausanya, kemudian tulis “Berubah” dan sebutkan pasal klausa pada kontrak awal dan tulis “Menjadi” kemudian tulis klausa perubahannya. Just simple as that.
      Sukses untuk Filoshofisandi…

      • Assalammualaikum buk..mau tanya masalah ADDENDUM WAKTU….Dimana saya bs melihat secara rinci peraturan-peraturan mengenai ADDENDUM WAKTU.

        • Imam Maksum yang baik,
          Addendum waktu ada di Perpres 54 tahun 2010 atau Perpres 70 tahun 2012 juga ada. Syaratnya juga jelas, keadaan kahar, kesalahan pengguna dll. Jika karena kesalah penyedia, tidak diperkenan menambah waktu.
          Demikian…

  8. sejujurnya saya masih belum mengerti mengenai perbedaan cco dan addendum. manakah yang lebih luas? saya sedang mempelajari perbedaan ketiganya. dapatkah apa yang ada tulis di sini anda kirimkan ke email saya? karena tulisan anda tidak bisa saya copy. mohon bantuannya, terimakasih :)

    • Mbak Zhahra, yang ketiga maksudnya apa ya? :D
      Kalau masalah luas, mungkin arti Gramatikal-nya ya untuk Adendum dan Amandemen. Untuk Adendum lebih dipakai untuk istilah Kontrak, sedangkan Amandemen disamping untuk istilah perundangan, sering juga dipakai untuk istilah Kontrak. Misalnya, orang jarang bilang Adendum UUD 1945, lebih menggunakan Amandemen UUD 1945. Akan tetapi penggunaan Amandemen Kontrak sesering menggunakan frasa Adendum Kontrak dan memang mempunyai arti yang sama yaitu adanya Perubahan Kontrak.
      Nah, kalau CCO dengan Adendum/Amandemen/Perubahan Kontrak jelas sudah saya jabarkan di beberapa posting.
      Untuk tulisan saya, jika Mbak Zhahra mau menerima lewat email, dapat mendaftarkan email Mbak Zhahra di tab Subscribe. Biasanya posting saya yang terbaru dan yang lawas sering diupdate di email tersebut :)
      Sukses untuk Mbak Zhahra.

  9. Untuk addendum penambahan waktu pelaksanaan, bentuk addendumnya bagaimana ? Kalau sebelumnya (Kepres 80) disebutkan pasal demi pasal, kalau sesuai Perpres 54 apa yang di cantumkan dalam addendum tersebut.

    • Pak Natsir,

      Bentuk adendum/amandemen kontrak, baik pertambahan/pengurangan nilai kontrak, penambahan/pengurangan waktu pelaksanaan, sama dengan bentuk Kontrak awal seperti yang terdapat pada Lampiran Perpres 54/2010 atau Permen PU No. 7 – 2011, hanya terdapat perbedaan dalam pasal-pasalnya. Yang berbeda adalah bunyinya. Jika pada addedum hanya disebut nomor klausanya, jika tidak berubah tinggal tulis nomor klausa dan tulis “Tetap’. Jika berubah, tulis nomor klausanya, kemudian tulis “Berubah” dan sebutkan pasal klausa pada kontrak awal dan tulis “Menjadi” kemudian tulis klausa perubahannya.

      Sukses untuk Pak Natsir.

  10. terima kasih atas infonya, semakin memantapkan pengertian saya. salam

  11. informasi yang berbobot bu…ijinkanlah sy untuk mengcopy pembahasan CCO,tp gmn caranya ya bu?

  12. I think you have mentioned some very interesting details , thanks for the post.

  13. Good day! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

  14. terimakasih bu infonya sangat membantu kami

    maaf bu boleh minta tolong dikirimkan contoh kontrak jasa konsultansi yang udah jadi, kontrak lumpsum ato kontrak harga satuan

    email : rahmat_yanuar83@ymail.com

    soalnya kami sangat membutuhkan referensi bu

    Terimakasih. Yanuar Maluku Utara

    • Yanuar,
      Format yang ada di SBD LKPP atau SBD Permen PU No. 7 tahun 2011 apa belum didapatkan? Sama persis Yanuar, hanya tinggal mengisi titik2-nya saja yang saya yakin sangat generik untuk dipahami :) Tapi akan saya coba carikan :)
      Sukses untuk Yanuar.

  15. bu, bisakah saya minta contoh dokumen cco mulai dari proses awal adanya cco? dimana bisa saya dapatkan?

  16. @posmaria. Saya coba pelajari komentar-komentar tentang CCO,Adendum,Amandemen. Hukum konstruksi termasuk hukum perdata. Pada hukum perdata hal-hal yang tertulis jelas mengikat para pihak tetapi juga kebiasaan pada praktek juga mengikat para pihak . Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt)/Burgerlijk Wetboek (BW) adalah dasar kontrak konstruksi. Ada baiknya para praktisi konstruksi terutama praktisi hukumnya mengerti tentang KUHPdt/BW tersebut. Pasal 1347 BW menyebutkan bahwa : ” Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan,dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam persetujuan.meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.” Pada zaman dahulu sebelum ada konsultan-konsultan asing masuk,di kita sudah dikenal kata meerwerk en minderwerk (bahasa belanda, pekerjaan tambah kurang). Jadi anak muda perlu belajar sejarah pekerjaan konstruksi di Indonesia. Datang Konsultan-konsultan asing yang membawa istilah-istilah pada administrasi kontrak. Seperti anda ketahui ada perbedaan British English(BE) dan American English(AE). CCO adalah AE, BE nya Variation Order /VO. Jadi bila anda ke proyek lain yang menggunakan kata VO jangan terus menganggap itu salah kemudian mengatakan seharusnya CCO. CCO pun terlampau panjang mestinya cukup CO(Change Order). Versi asli kontrak international FIDIC tidak mengenal CCO/CO tetapi VO. Adendum adalah pengindonesiaan Addendum yang asal katanya “to add” ( menambah) sedangkan Amandemen adalah pengindonesiaan dari Amendment yang asal katanya” to amend” ( mengubah). Saya pribadi tidak suka dengan Adendum pada kontrak konstruksi dan lebih menyukai Amandemen karena lebih luas dari Adendum (yang bersifat menambah). Semoga bermanfaat.

    • Pak Lukito, terima kasih wejangannya.
      Istilah2 yang Pak Lukito sampaikan sebenarnya sudah saya kenal seperti Variation Order, dll. Istilah-istilah yang Pak Lukito sebutkan mungkin masih ada pada kontrak-kontrak pekerjaan yang didanai oleh pinjaman luar negeri.
      Memang pada permasalahan Change Order, dulunya saya mengenal yang dinamakan Pekerjaan Tambah Kurang disebut Variation Order. Tapi istilah tersebut sepertinya sudah jarang digunakan, malah orang lebih sering menyebutkan CCO. CCO sekarang seperti mengalami perluasan arti, bahkan saya sering melihat orang menyebut CCO sebagai Review Design… :D Malah beberapa tahun lalu, saya mengenal ada istilah perubahan mayor dan perubahan minor. Akan tetapi jika saya sampaikan dan tidak ada dalam aturan, saya kan salah juga, Pak Lukito. Nanti orang tanya dasarnya dari mana… Hehe..
      Harapan saya, melalui weblog ini, semoga para peng-konsep aturan pengadaan dapat membaca yang Pak Lukito sampaikan. Semoga aturan mengenai Change Order ini bisa lebih mengena secara konsep dasarnya.
      Terima kasih masukannya, Pak Lukito.

      PS: Bagaimana pertanyaan saya tentang Perpres 54/2010 tentang Blacklist, Pak Lukito?

  17. mbak, saya mw tanya apakah addandum dapat dilakukan sebanyak dua kali??? ato lebih??
    apa tugas pokok dan fungis PPk dan PPTk?
    trimakasih mbak

    • Wiwin,
      Boleh lebih dari satu kali dan berkali2… Asal ada jastifikasinya saja. Tapi kalau berkali2 berubah dan berubahnya mengenai hal yang sama, perlu jadi “pertanyaan’ juga :D
      Tugas pokok PPK lihat di Perpres 54 tahun 2010 Pasal 11 aja yaa.. Kalau tupoksi PPTK ada di Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 tahun 2005 Pasal 12, yaitu: mengendalikan pelaksanaan kegiatan; melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
      Demikian Wiwin..
      Sukses yaaa….

  18. semisal ada perubahan harga bbm apakah itu bakal mempengaruhi kontrak. mohon pencerahan dan minta dikirim formatnya dong mbak di email saya andifirmans@gmail.com thank ibu admin

    • Andi,
      Bisa. Oleh karena itu ada yang namanya Eskalasi Harga.
      Format apa yang Andi minta? Format kontrak atau eskalasi harga? Kalau eskalasi harga, nanti ya sekalian saya posting artikel mengenai eskalasi dan penyesuaian harga.
      Sukses Andi…

  19. Pada kontrak lumsum pada pekerjaan konstruksi apa masih dimungkinkan adanya cco atau adendum, kalau masih bisa pada unsur yang mana, karena lamsum kan apa yang adalam kontrak itu yang harus dikerjakan terimakasih

    • Pak Subarjo, untuk kontrak lumpsum apapun jenis pengadaannya tidak diperbolehkan pekerjaan tambah kurang pada item2 yang telah dikontrakkan. Akan tetapi, untuk menambah jenis pekerjaan diperbolehkan.
      Misal pekerjaan pembangunan gedung 1 lantai, apapun yang telah ada pada item yang telah dikontrakkan tidak boleh di change order. Jika ingin menambah jenis pekerjaan seperti parkir aspal yang belum ada di DKH (Daftar Kuantitas Harga) pada kontrak diperbolehkan, tanpa harus mengubah volume pada item yang telah dikontrakkan.
      Demikian Pak Subarjo.

  20. Bu Posmaria, saya belum tau apa perbedaan antara Perpres 35 tahun 2011 dengan perpres 54 tahun 2010, apakah ada perbedaan yang sangat signifikan misalnya penunjukan langsung sampai batas berapa ??? atau ada perubahan lainnya …

    • Pak Mangara,
      Sebenarnya Perpres 35/2011 ini berkaitan dengan penunjukan langsung jasa konsultan hukum internasional (arbiter). Untuk nilai-nya tidak dibatasi, asal dipenuhi syaratnya yang terdapat pada Perpres 35 tahun 2011 tersebut.
      Sukses Pak..

  21. Semangat pagi sedulur ahli pengadaan
    Mohon bantuan jawaban, maaf sesegera mungkin, terkait masalah yang dihadapi oleh PPK di kantor saya, di mana untuk pengadaan beras di panti, harga yang ditawarkan oleh pemenang lelang dan sudah dibuatkan SPPBJ-nya adalah sebesar Rp 837.430.000,- untuk jangka waktu 120 hari. Tapi berhubung waktu pembuatan SPPBJ molor karena ada sanggahan, maka waktu pengadaannya berkurang 10 hari menjadi 110 hari. Artinya, penyedia hanya melaksanakan pengadaan 110 hari karena yang 10 hari dilaksanakan dengan pengadaan langsung. Yang jadi pertanyaan apa :
    1. Berapa jaminan pelaksanaannya, apakah sebesar nilai penawaran atau sebesar nilai setelah dikurangi anggaran biaya untuk pengadaan langsung yang selama 10 hari?
    2. Karena nilai penawaran tersebut (Rp 837.430.000,-) untuk 120 hari, sedangkan prakteknya penyedia akan menyediakan hanya selama 110 hari, bagaimana bunyi kontrak-nya, apa perlu ada amandemen kontrak atau ada prosedur lainnya?

    • Pak Agusros,
      Saya tidak ahli pengadaan Pak, hanya menyediakan ruang untuk berbagi saja. Tidak perlu saya yang menjawab sepertinya, tapi kebanyakan memang saya jawab karena sangat kebetulan saya pernah mengalami hal-hal yang ditanyakan.
      Sanggahan tidak mengubah waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa, Pak Agusros. Yang mempengaruhi waktu pelaksanaan adalah jangka waktu tahun anggaran, jika waktu pelaksanaan melebihi waktu tahun anggaran, sebaiknya memang dikurangi jangka waktu pelaksanaannya.
      Saya mau bertanya kembali, ini pengadaan barang kan? Pengadaan barang bukankah waktu pelaksanaan itu menandakan bahwa barang harus tersedia dalam jangka waktu pelaksanaan. Berbeda dengan pengadaan jasa konsultansi dimana jenis pembayaran khususnya untuk tenaga ahli dengan cara orang bulanan (man month) atau orang harian (man day) sehingga waktu sangat berpengaruh.
      Pak Agusros, saya saran waktu pelaksanaan tetap dan tidak perlu ada amandemen.
      Semoga sukses, Pak…

    • mba,,,sy mau tanya,,apa yg dimaksud dgn prubahan UUD 45 dgn cara addendum???

  22. mbak, tolong penjelasannya dong, mengenai eskalasi harga pada kontrak FIDIC

  23. mba,,,sy mau tanya,apa yg dimaksud dgn perubahan UUd 45 dgn cara addendum??

    • Taufik,
      Mungkin maksudnya merubah UUD 45 dengan cara menambah klausa atau mengurangi klausa sehingga disebut dengan cara adendum atau meng-amandemen-kan. Cara lain merubah UUD adalah mengganti seluruh pasal atau bahkan seluruh UUD :) Tapi siapa berani, kadang mengamandemen atau adendum saja sudah banyak pro dan kontranya :)
      Demikian mungkin Taufik…

  24. bagaimana jika lokasi pekerjaan dipindahkan akibat adanya persoalan tumpang tindih dg kabupaten atau penolakan masyarakat, (volume harga dll tetap sama)..proses adendumnya gimana tuh mba??

    • Kang Mas Ase,
      Maksudnya tumpang tindih itu bgmn? Proyeknya yg sama di satu lokasi begitu? Trus satu lg itu proyek siapa? Provinsi atau pusat? Lokasi milik siapa? Pemda kab atau prov atau pusat? Penolakan masyarakat karena apa? Karena tanah itu milik mrk?
      Proses adendum sih yg jelas bgmnpun masalahnya ya pasti harus SOP sebenar2nya :D Ada survei, pemeriksaan/penilitian bersama, justifikasi, ajukan, disetujui/tdk disetujui buat adendum. Demikian.

  25. Mbak saya minta dong file tentang perbedaan FIDIC dan PerPres 54, thanks ya Sebelumnya

  26. Tolong emailkan contoh kontrak untuk engineeering, pengadaan dan konstruksi juga contoh addendum

  27. bu posmaria…saya print ko cm 1 hal aj?…
    mohon imel kan ke alamat sy doonk bu… gungun_g3@yahoo.com

  28. bagaimana membuat adendum kontrak lunsum ,dan apa saja yang mesti saya siapkan berkas nya ,konstruksi real tidak sesuai dengan di gambar ,karna ada penambahan dan dari awal sudah terjadi kesalahan di lapangan .mohon info nya ,trims

  29. Selain soal yg dijelaskan diatas ttg perubahan kontrak… apakah amandemen rekening pembayaran jg dapat dilakukan amandemen bu? Tq

  30. salam bu maria… bagaimana bisa ada kalimat, “oh! itu namanya CCO saja bukan adendum”, sementara CCO dulu kemudian harus Adendum, kecuali Adendum saja dan tidak perlu CCO. bukankah begitu?.
    kemudian dokumen atau surat2 apa sajakah yg harus disiapkan dalam proses CCO lalu Adendum tsb.
    mohon penjelasannya…terima kasih sebelumnya bu maria. Sukses Selalu

    • Wanda yang baik,
      Sebenarnya Addendum itu lahir dari sebuah CCO atau perubahan perintah kerja. Setiap ada perintah perubahan sebaiknya ditindaklanjuti dengan menerbitkan Addendum.
      Dokumen atau surat yang dibutuhkan untuk proses CCO dan Addendum bergantung SOP (Standard Operating Procedure) dari instansi Wanda. Jika tidak ada di Kementerian PU biasanya diterbitkan sebuah SE (Surat Edaran) dari Pejabat yang Berwenang mengenai Perubahan Kontrak ini.
      Untuk Kementerian PU yang dibutuhkan pastinya back up data hasil Rekayasa Lapangan, kemudian surat usulan dari Penyedia Jasa mengenai perubahan kontrak dan/atau surat perintah perubahan kerja dari PPK. Setelah itu, jika dibutuhkan Panitia Penelitian Pelaksanaan Kontrak(P3K), maka dibutuhkan surat perintah PPK ke (P3K) untuk melakukan evaluasi. Setelah selesai evaluasi, P3K harus melaporkan dengan menyampaikan surat laporan hasil penelitian/evaluasi ke PPK. Baru PPK menyurati Penyedia apakah hasil perubahan diterima atau tidak. Setelah itu, PPK menerbitkan Addendum jika usulan perubahan kontrak diterima.
      Demikian Wanda… Semoga sukses yaa..

  31. Mba Posmaria…
    Terimakasih atas share ilmu nya. Sangat luar biasa!
    Saya perlu format untk melakukan cco, apakah mba bisa bantu memberikan sample format pada saya?
    Salam,
    Andhi

  32. selamat pagi bu postmaria..
    saya ingin bertanya setelah dilakukannya cco pertama setelah terjadi tambah kurang dan keluarlah no. kontrak addendum1 pada paket pekerjaan saya, kemudian pekerjaan mengalami penambahan waktu pelaksanaan( addendum waktu ) apakah n0. kontrak addendum diperlukan lagi bu? dan di akhir masih ada perubahan volume ( cco final ) apa perlu no. kontak addendum lagi bu? trims bu atas jawabannya….

    • Pak Mutaqin yang baik,

      Kalau nomor Addendum sih biasanya hanya bernomor 1, 2, 3, dst… Nomor kontrak tetap.
      Artinya Addendum No. 1 yaitu perubahan kontrak yang pertama, No. 2 perubahan kedua, dst.

      Surat Perjanjian Kerja
      No. XX/XX/XX
      Addendum No. X
      Itu dapat dibaca seperti ini:
      Artinya Addendum Kontrak No. XX/XX/XX perubahan ke X.

      Kalau final, bisa dinomori juga, yang jelas harus dinyatakan Addendum Final.

      Demikian, semoga menjelaskan…

  33. Mbak, Posmaria, apakah seorang PPK dapat juga menandatangani uang penagihan dalam kontrak konstruksi? trimaksih.

    • maksud saya PPTK Bukan PPK

      • Pak Anwar Abidin yang baik,
        Kalau utk PPTK berarti APBD ya Pak. Ada baiknya merujuk aturan Permendagri untuk syarat-syarat penagihannya. Jika tidak menurut Permendagri sebaiknya tidak perlu dilebih-lebihkan. Tapi mungkin juga PPTK menandatangani yang sifatnya “back up” penagihan.
        Demikian Pak Anwar… Semoga sukses…

  34. mba”…q mau tanya ttng Mc0…itu apa mba’ dlm kntr pryk yg sdh jalan/

  35. berapa lama waktu semenjak ditanda tangani kontrak pembangunan baru boleh dilakukan cco

    • Zaini Ameransah,

      Bergantung SOP instansi Anda. Jika di Ditjen Bina Marga (untuk saat ini) aturannya, maksimum sekitar 42 hari… berdasarkan SE Dirjen BM tahun 2013

  36. Sala sejahtera Mbak Posmaria.. Saya sudah membaca postingan dan komentar2 ,,, hihihi… yg comment sangat menggebu2.
    Saya cuma mau tanya, cara men subsribe nya dimana ? (maafkan Saya yg ButaBlog ini, hihi). Karna buat Saya lebih enak menerima email postingan blog ibu ini, jadi bila ada waktu senggang, Saya bisa terus membacanya.

  37. Terimakasih mbak. informasinya tentang pengadaan barang dan jasa sangat membantu saya…

  38. apakah dibenarkan apabila penawaran harga, melebihi HPS dan RAB yg telah di dentukan, apa ada konsekuensinya? mohon bantunya..

Leave a Reply

Required fields are marked *.


No announcement available.